Terancam Tidak Bisa Ikut UN, 55 Santri Dikawal Ombudsman

Oleh Tgl: April 22, 2014

Kami akan berupaya, bila diperlukan kami akan berkoordinasi dengan Ombudsman RI untuk melakukan klarifikasi ke Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan

Herdi Puryanto, SE

BENGKULU – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu bergerak cepat menindaklanjuti informasi tentang 55 santri dari tiga pondok pesantren yang terancam tidak bisa mengikuti Ujian Nasional (UN) tingkat SMP pada 5 Mei mendatang.

Tim Ombudsman yang dipimpin langsung Kepala Perwakilan Bengkulu, Herdi Puryanto, SE didampingi Asisten Perwakilan, Irsan Hidayat, SIP dan Redho Berlian, SH, Selasa (22/4) petang  mendatangi kediaman KH. Abdul Muntaqim Ahmad, pemilik Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-Ien.

Herdi menjelaskan upaya pertama pihaknya yakni melakukan klarifikasi dengan pemilik Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-Ien.

“Kami akan bergerak cepat karena jadwal UN tingkat SMP tinggal dua minggu lagi. Jangan sampai hak para santri ini untuk mengikuti UN sebagai standar kelulusan sekolah terabaikan lantaran kelalaian pihak tertentu. Kami akan berupaya, bila diperlukan kami akan berkoordinasi dengan Ombudsman RI untuk melakukan klarifikasi ke Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan,” ungkap Herdi.

Disisi lain Abdul selaku pemilik Pondok Pesantren menjelaskan, 17 orang santri tingkat wustho atau setara SMP di Pondok Pesantrennya lantaran kelalaian Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Bengkulu. Pihaknya tidak pernah diinformasikan mengenai jadwal penyerahan data santri.

“Seharusnya kita diundang dalam rapat koordinasi teknis penyelenggaraan UN. Karena tidak ada kepastian, sehingga kami yang aktif mencari tahu. Namun pihak Kanwil Kemenag Provinsi dan Kemenang Kota Bengkulu saling lempar tanggungjawab dan mengaku tidak tahu. Akhirnya kami bertemu dengan pihak Diknas dan diinformasikan bahwa penyerahan data siswa sudah terlambat,” ujarnya.

Menurut Abdul, bersama pengurus Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-Ien yang lain, Abdul mendatangi Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu mengajukan protes. Menurutnya, pihak Kanwil Kemenag mengatakan kelalaian tersebut terjadi lantaran adanya pergantian Kepala Sesi Pendidikan Agama dan Keagamaan dilingkungan Kanwil Kemenag.

“Menurut kami alasan tersebut terlalu mengada-ada. Pergantian Kepala Sesi tidak akan berdampak pada UN, karena UN kan penyelenggaraannya rutin setiap tahun,” sesalnya.

Ternyata bukan hanya Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-Ien, beberapa Pondok Pesantren di Provinsi Bengkulu santrinya ditingkat wustho juga terancam tidak bisa mengikuti UN. Dua Pondok Pesantren di Bengkulu Utara yakni Darul Falah yang berlokasi di Kecamatan Putri Hijau, sebanyak 18 santri dan Tegal Rejo Darussalam sebanyak 20 santrinya tidak bisa mengikuti UN tingkat SMP tahun ini.

Penanggungjawab Pondok Pesantren Darul Falah, Huri Rusdianto mengatakan kejadian yang dialami santrinya juga karena kelalaian pihak Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu.

“Jumlah santri wustho atau setingkat SMP yang terancam tidak ikut UN sampai saat ini sebanyak 55 orang yang berasal dari 3 Pondok Pesantren. Kemungkinan besar jumlahnya bertambah karena kami masih menunggu informasi dari Pondok Pesantren yang berlokasi di Bengkulu Selatan,” ungkap Huri.(Rilis/Sey)


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:



Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *