Pemprov Kaji Ulang Larangan Transhipment

Oleh Tgl: April 9, 2014
Pulau Tikus

Kita memikirkan pengkajian ulang terhadap larangan transhipment ini karena ada desakan dan sesuai kebutuhan pengguna jasa pelabuhan

M.Ikhwan

BENGKULU  – Kepala Biro Hukum Pemprov Bengkulu M. Ikhwan mengatakan pemprov akan melakukan pengkajian ulang larangan transhipment batu bara di Pulau Tikus

“Kita memikirkan pengkajian ulang terhadap larangan transhipment ini karena ada desakan dan sesuai kebutuhan pengguna jasa pelabuhan,” katanya, Rabu (9/4).

Ikhwan mengatakan jika dilihat dari Perda nomor 5 tahun 2012, tentang RTRW Provinsi Bengkulu, Pulau Tikus adalah pulau wisata dan memang dilarang untuk menjadi tempat transhipment batubara.

“Tetapi dalam peraturan tersebut juga dijelaskan ketika dalam keadaan darurat dan dengan rekomendasi Gubernur, transhipment tetap bisa dilakukan,” tambahnya.

Sayangnya, kata Ikhwan definisi darurat terkadang tidak jelas dan bisa disalahartikan. “Pihak pengguna jasa pelabuhan bisa mengartikan, ketika ketidakmampuan kolam pelabuhan menahan 60 metrik ton, maka itu dikategorikan darurat,” katanya.

Disisi lain kata dia,  beberapa hari yang lalu Pemprov juga telah diundang oleh pihak dirjen perhubungan laut untuk membahas kemungkinan kaji ulang transhipment itu.

“Dalam pertemuan tersebut, memang terjadi perdebatan sengit terkait kemungkinan-kemungkinan dilakukannya pengkajian ulang terhadap aturan transhipment itu,” ujarnya.

Menurut dia, kemungkinan lainnya adalah perbaikan alur dan fasilitas kolam dan peningkatan metriknya. Pemprov Bengkulu sendiri berharap keputusan yang terbaik bisa diambil terkait persoalan tersebut kedepannya.

“Jika memang alur dan daya tampung pelabuhan Pulau baai memadai, tentu tidak perlu dilakukan transhipment batubara di Pulau Tikus, ini menjadi alternatif lainnya. Yang jelas pemprov berharap akan ketemu solusi yang terbaik,” tutupnya.(sey)

 





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *