Mendagri: Masyarakat Bukan Konsumen Pelayanan Publik

Oleh Tgl: April 25, 2014
Gamawan-Fauzi

BENGKULU – Menteri dalam negeri Gamawan Fauzi menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh menganggap bahwa masyarakat hanya sebagai konsumen pelayanan publik saja.

“Dalam konteks akuntabilitas pelayanan publik pemerintah dituntut memiliki kemampuan untuk memberlakukan masyarakat sebagai citizen,” ujar mendagri dalam sambutan hari otonomi daerah yang dibacakan gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah (25/4/2014).

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif kata Gamawan, diperlukan kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang efisien transparan dan akuntabel disertai sistem pengawasan berkualitas dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

Dalam peningkatan perekonomian daerah lanjutnya, Pemda harus terus mendukung pengembangan ekonomi skala kecil dan mikro agar masyarakat dapat mandiri dan berdaya.

Keunggulan lokal harus menjadi daya tarik investasi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif termasuk memberikan kepastian dan kemudahan dalam proses perizinan.

“Berbagai kebijakan terkini perlu mendapat perhatian serta disinergikan dalam rangka mengoptimalkan tata kelola pemerintahan kedepan,” lanjut Gamawan.

Undang undang No 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan memang mengharuskan pemerintah memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih mudah dan tidak membebani rakyat untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan catatan sipil

UU no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil juga harus dipandang sebagai upaya peningkatan sumber daya aparatur berkualitas dalam rangka mewujudkan kualitas birokrasi kelas dunia.

UU no 6 tahun 2014 tentang desa juga harus dilihat sebagai upaya pemerintah untuk menguatkan peranan masyarakat untuk membangun desa yang mandiri dan berdaulat secara ekonomu dan politik. (dyo)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *