KIP Bengkulu Belum Terima Laporan Sengketa

Oleh Tgl: April 26, 2014
KIP

Belum ada yang diselesaikan karena memang kita belum menerima pengaduan satupun dari masyarakat terkait keberatan akses informasi publik oleh masyarakat terhadap badan publik sejak awal dibentuk

Emex Verzoni

BENGKULU  –  Komisi Informasi Provinsi (KIP) Bengkulu sejak empat bulan dibentuk sampai saat ini belum pernah menyelesaikan laporan masyarakat terkait sengketa informasi yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Hal ini lantaran terhitung sejak 30 Desember 2013 dibentuk, belum ada laporan pengaduan dari masyarakat yang masuk.

“Belum ada yang diselesaikan karena memang kita belum menerima pengaduan satupun dari masyarakat terkait keberatan akses informasi publik oleh masyarakat terhadap badan publik sejak awal dibentuk,” kata ketua KIP Bengkulu, Emex Verzoni.

Emex menduga belum adanya laporan ke KIP lantaran kurang tahunya masyarakat akan lembaga ini padahal menurut dia KIP sangat membantu masyarakat yang membutuhkan keterbukaan informasi publik. Karenanya dia minta masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan KIP Bengkulu, karena masyarakat sudah diberikan hak untuk mendapatkan informasi seluasnya dan dijamin oleh UU.

“KIP Bengkulu dibentuk untuk menjalankan Undang-Undang (UU) keterbukaan informasi publik, untuk mengakomodir akses masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkan masyarakat. Kami menghimbau masyarakat bisa memanfaatkan keberadaan KIP Bengkulu,” tambahnya.

Emex mengatakan sesuai prosedur teknis yang telah diatur dalam undang-undang. Setiap masyarakat yang tidak mendapatkan akses informasi selayaknya di badan publik, dan jika masyarakat sudah meminta namun masih tidak diakomodir maka bisa mengadukan ke KIP.

“Kemudian KIP Bengkulu akan menyampaikan teguran ke badan publik yang dimaksud, untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang melaporkan,” jelasnya.

Jika badan publik yang dimaksud tidak juga berkenan memberikan informasi yang diminta, maka KIP Bengkulu akan memanggil kedua belah pihak untuk di mediasi dan jika tidak berhasil, KIP akan mengadakan sidang ajudikasi non letigasi untuk menyelesaikan keberatan tersebut.

“Dan jika tetap tidak diindahkan, maka keberatan tersebut bisa menjadi inkrach, dan orang yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke kepolisian berupa delik aduan,” tutupnya.(sey)

 





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *