Interupsi Tak Digubris Golkar Bengkulu Gugat ke MK

Oleh Tgl: April 24, 2014

Ada perlakuan yang tidak adil saat saksi kami melakukan interupsi. Seakan mereka melecehkan dan tidak memberikan hak bicara kepada kami. Kami akan gugat ini ke MK

Afrizal Arifin

BENGKULU –  Sidang pleno rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Provinsi Bengkulu berlangsung panas. Hujan interupsi terjadi saat penghitungan suara untuk DPR RI.

Partai Golkar melalui saksi Lovi Irawan yang melakukan interupsi tidak digubris oleh pimpinan sidang. Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu Afrizal Arifin mengambil reaksi keras diluar ruang sidang. Mereka berencana menggugat ke Mahkamah Konstitusi atas perlakuan KPU yang tidak adil.

“Ada perlakuan yang tidak adil saat saksi kami melakukan interupsi. Seakan mereka melecehkan dan tidak memberikan hak bicara kepada kami. Kami akan gugat ini ke MK,” ujar Afrizal Arifin di Bengkulu (24/3/2014).

Sebelumnya terjadi adu argumentasi tehadap laporan oleh KPU Kabupaten Kaur. Terdapat 1.700 suara yang tidak dihitung atau suara hilang.

Kesalahan hitung juga terjadi saat KPU Mukomuko yang salah tulis sehingga jumlah suara terjadi selisih hingga 3.000 suara. Bawaslu merekomendasi harus dilakukan klarifikasi dan membuka kembali melalui penghitungan formulir C1 berdasarkan sampel yang ditunjuk Bawaslu.

Menurut Afrizal Arifin, hitung ulang harus dilakukan setidaknya sebanyak 200 kotak suara. Bukan hanya satu saja, sebab kemungkinan satu kotak suara yang dibuka itu sudah dikondisikan.

“Hitungan kami, untuk suara DPR RI kami unggul 125 suara dan ada di posisi 4. Sedangkan menurut PAN mereka unggul 80 suara. Ini harus dibuktikan dengan membuka kembali dokumen C1 dan plano penghitungan di tingkat PPS dan PPK,” ujar Afrizal dengan nada tinggi.

Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra mengatakan semua mekanisme sudah dijalankan dan menyatakan siap jika Golkar menggugat ke MK.

“Kesempatan berkali-kali sudah kami berikan. Kita juga sudah sampaikan penjelasan dan Bawaslu juga sudah memberikan rekomendasi sesuai dengan mekanisme yang diatur PKPU nomor 27 tahun 2013. Untuk gugatan ke MK kami tidak bisa menghalangi karena itu hak mereka,” demikian Irwan Saputra. (dyo)

 





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *