Walikota Bongkar Oknum Pungli Pasar

Oleh Tgl: March 12, 2014
Helmi Hasan

Perda belum diterapkan karena harus punya Perwal. Dan pedagang harus tahu bahwa sebelum minta ditunda itu, Pemkot memang sudah menunda dengan belum menerbitkan Perwalnya

H. Helmi Hasan

BENGKULU – Walikota Bengkulu H. Helmi Hasan, SE akhirnya membongkar satu persatu oknum pungli di pasar-pasar yang ada di Kota Bengkulu, Rabu (12/3). Bahkan tidak tangggung-tanggung Helmi Hasan terang-terangan secara langsung dihadapan pedagang yang tengah berdialog khusus dengannya.

Dialog pedagang yang masih se-tema pada saat demo 2 hari lalu ini meminta walikota mencabut peraturan mengenai retribusi pasar yang dinaikan beberapa kali lipat oleh walikota sekaligus tuntutan untuk membersihkan pungli pasar.

“Sama seperti sebelumnya kami meminta walikota untuk merevisi perda nomor 07 tahun 2012 yang dirubah oleh walikota sebelumnya dengan menaikan tarif sewa kios dan auning dipasar,” kata Ketua asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia (APPSI) Bengkulu Marwandi, di Masjid Akbar At Takwa.

Permintaan ini pun disambut Helmi yang mengatakan bahwa perda yang dipersoalkan merupakan produk hukum yang diinisiasi pada masa pemerintahan sebelum dia.

“Ketika saya dilantik perda sudah diinisasi oleh pemerintah lalu, jadi itu produk hukum pemerintah lalu,” katanya.

Namun menurut dia, pihaknya pun sebelum terjadi demo oleh pedagang sudah menunda diberlakukannya perda dengan ditandai pemkot belum membuat Perwal perda itu.

”Perda belum diterapkan karena harus punya Perwal. Dan pedagang harus tahu bahwa sebelum minta ditunda itu, Pemkot memang sudah menunda dengan belum menerbitkan Perwalnya,” jelas Helmi tegas.

Dialog ini pun sempat memanas meski pedagang sepakat dengan apa yang dikatakan Helmi. Pada kesempatan ini Helmi secara terang-terang menunjuk perwakilan pedagang yang tidak berdagang melakukan pungli kepada pedagang. Parahnya lagi Helmi meminta oknum pungli mengembalikan uang sewa yang sudah diberikan pedagang.

Dari diskusi ini terkuak bahwa beberapa oknum bukan pedagang menyewakan kios dengan harga jutaan rupiah pertahun padahal harga normalnya hanya Rp 50 ribu pertahun untuk kios atau auning. Dikatakan Helmi, salah satu pungli dilakukan oleh Solihin  yang memiliki kios dengan surat keputusan STBHM SK 01 B, dan disewakan dengan Nurul Fitri dengan harga sewa diatas Rp 5 juta.

“Padahal STBHM, berdasarkan pasal 2 tidak boleh disewakan. Jadi saya minta uang sewa harus dikembalikan,” tuturnya.

Selain itu dari dialog ini satu persatu pedagang mengungkapkan mahalnya sewa kios dan auning mereka, para pedagang ini kemudian dicatat dan akan ditindaklanjuti untuk mengetahui siapa oknum pungli tersebut.

Solihin sendiri mengaku sudah sejak lama tidak memiliki kios lagi sehingga apa yang dikatakan dan ditudukkan walikota kepadanya tidak benar. ”Sudah lama saya tidak memiliki kios lagi, jadi dari mana seperti itu,” tutupnya.(sey/Adv)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *