Tuntut Bagi Hasil CPO, Gubernur Se-Sumatera Bakal Gugat MK

Oleh Tgl: March 24, 2014
Sawit

Ini juga pembahasannya sudah ke gubernur se- Sumatera bahwa seperti kita ketahui penghasil CPO terbesar di Indonesia ada di 2 pulau, termasuk pula Sumatera. Sayangnya setelah jadi CPO daerah tidak dapat apapun dari situ

H. Junaidi Hamsyah, S.Ag.,M.Pd

BENGKULU – Kecewa tidak adanya aturan hukum penjualan minyak mentah kelapa sawit wajib berbagi hasil dengan daerah. Gubernur Se – Sumatera akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini diungkapkan Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, S.Ag.,M.Pd pada saat menggelar ramah tamah menyambut Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya dan perwakilan BLH se Indonesia.

Menurut Junaidi gubernur se Sumatera termasuk pula dirinya mengaku kecewa,  penjualan minyak mentah kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) tidak memberikan kontribusi apapun kepada daerah apalagi memberi sumbangsi PAD padahal Sumatera merupakan salah satu pulau penghasil CPO terbesar.

“Bengkulu memiliki hutan yang luas, namun ada kekecewaan kami. Ini juga pembahasannya sudah ke gubernur se- Sumatera bahwa seperti kita ketahui penghasil CPO terbesar di Indonesia ada di 2 pulau, termasuk pula Sumatera. Sayangnya setelah jadi CPO daerah tidak dapat apapun dari situ,” katanya, di rumdin gubernur, Minggu (23/3) malam.

Junaidi mengatakan para gubernur sudah berkali-kali melakukan pertemuan dan materi yang akan digugat rencanya UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah soal masalah dana bagi hasil sumber daya alam.

“Persoalannya UU tersebut tidak memasukkan sub-sektor perkebunan yang didalamnya ada minyak mentah sawit atau CPO. Sehingga tidak ada porsi bagi hasil pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Karenanya tidak ada jalan lain, satu-satunya jalan yakni mengugat ke MK,” tutupnya.(sey)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *