Pemilu Jadi Ajang Lelang Ratusan Hutan Bengkulu

Oleh Tgl: March 30, 2014
Walhi Bengkulu

Jumlah APL Bengkulu mencapai 1.057.906 Ha, dari luas keseluruhan ini sudah dikuasai pemodal mencapai 463.964,54 Ha dan kini tinggal tersisa 593.942 Ha yang dapat di kelolah oleh masyarakat Bengkulu baik untuk wilayah pemukiman, jalan, perkantoran, bertani dan lain-lain

Fery Vandalis

BENGKULU – WALHI Bengkulu mengungkapkan dari hasil pengamatan dan evaluasi proses pemilu dan sumber daya alam ditemukan ketimpangan penguasaan lahan dan korelasinya dengan politik. Dimana hasil pemilu menentukan izin pengguna lahan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi lahan di Bengkulu khususnya.

Seperti yang diungkap oleh Divisi penguatan Organisasi dan Jaringan WALHI Bengkulu Fery Vandalis menurutnya dengan luas Provinsi Bengkulu 1.987.870 Ha dan  jumlah penduduk sudah mencapai 2 juta jiwa, hampir setengah areal peruntukan lain (APL) dikuasai pemodal.

“Jumlah APL Bengkulu mencapai 1.057.906 Ha,  dari luas keseluruhan ini sudah dikuasai pemodal mencapai 463.964,54 Ha dan kini tinggal tersisa 593.942 Ha yang dapat di kelolah oleh masyarakat Bengkulu baik untuk wilayah pemukiman, jalan, perkantoran, bertani dan lain-lain,” kata Fery, Minggu (30/3) petang.

Lebih lanjut Fery menjabarkan bahwa sejauh ini ada 155 perusahaan pertambangan dan perkebunan di Provinsi bengkulu yang di keluarkan izin usaha dari kepala daerah masing-masing kabupaten, terbagi dari 60 perusahaan perkebunan dan 95 perusahaan pertambangan.

“Dari izin yang sudah dikeluarkan oleh kepala daerah, potensi berkonflik dengan masyarakat sebanyak 24 perusahaan pertambangan maupun perkebunana dan yang bermasalah dengan kawasan hutan sebanyak 30 Perusahaan pertambangan,” jelasnya.

Sementara itu, Manager Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar WALHI Nasional, Zenzi Suhadi  mengatakan masalah hukum dan konflik yang membelit perusahaan sering kali dijadikan ajang transaksi oleh elit politik melalui perangkatnya di eksekutif dan legislatif dengan menerbitkan undang undang dan peraturan yang menjadi media pengampunan terhadap kesalahan perusahaan.

Dia berharap masyarakat Bengkulu bisa memilih caleg yang peduli lingkungan dan pro terhadap kepentingan rakyat.

“Harus disadari oleh rakyat Indonesia selaku konstituen untuk mewaspadai praktek praktek politik uang, sangat mungkin uang yang dipakai untuk membayar suara dan kampanye merupakan uang yang didapat dari perjanjian politik untuk penguasaan SDA dan tanah,” katanya.(sey)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *