Menteri Dan Presiden Dilarang Jadi Ketua Partai

Oleh Tgl: March 31, 2014
bambang soeroso

Pasalnya berdasarkan temuan dan masukan DPD RI, ketua Partai yang menjadi menteri menimbulkan gejolak di masyarakat sebab jika sudah menjadi pejabat public, sosok itu milik masyarakat luas bukan menjadi wakil golongan atau kelompok atau partainya saja

Dpl. Ing. H.Bambang Soeroso

BENGKULU – Dpl. Ing. H.Bambang Soeroso yang merupakan anggota DPD RI mengatakan amandemen UU 1945 yang saat ini tengah digodok melarang ketua partai untuk menjadi menteri bahkan Presiden.

“Pasalnya berdasarkan temuan dan masukan DPD RI, ketua Partai yang menjadi menteri menimbulkan gejolak di masyarakat sebab jika sudah menjadi pejabat public, sosok itu milik masyarakat luas bukan menjadi wakil golongan atau kelompok atau partainya saja,” sampai Bambang pada saat FGD sosialisasi tentang hasil-hasil DPD RI, di hotel Madelin (31/3).

Dikatakan dia dengan dibentuknya aturan yang menginngat terkait hal itu dia berharap adanya pembatasan dan pejabat public tersebut baik menteri maupun presiden bisa lebih banyak waktu untuk fokus kepada program kerjanya.

Kendatipun presiden juga memiliki hak Veto mengusulkan untuk membuat UU. Namun kata dia DPD berkewajiban untuk mencari format yang baku mengenai sistem ketatanegaraan NKRI agar kuat dan dapat bertahan hingga puluhan tahun yang akan datang.

Dan jika tidak ada halangan kata dia pada tanggal 1 Agustus 2014 MPR akan melakukan sidang Umum MPR terkait isu-isu yang sudah dibahas sebelumnya.

“Rumusan isu tersebut hanya menunggu proses rapat umum saja. Dengan adanya perubahan UU itu kita berharap tanggungjawab pejabat publik atau menteri lebih fokus kepada kepentingan orang banyak. Sehingga Pasca 2014 nanti, penyelenggara negara sudah mengacu pada hasil kinerja MPR,” tambahnya.(sey)

 





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *