Kemenpolkumham Amankan Wilayah TNKS

Oleh Tgl: March 19, 2014
Asdep 3 bidang koordinasi dan keamanan wilayah kemenpolhukam RI Brgijenpol Andri sutarno saat menerima cinderamata dari asisten II setda provinsi Bengkulu Ir. Edi waluyo, SH, MM, Rabu (19/3).

BENGKULU – Kementerian Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan Republik Indonesia (Kemenpolhukan RI) siap melakukan pengaman terkait potensi konflik yang ada di wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Hal itu disampaikan oleh asisten deputi 3 bidang koordinasi dan keamanan wilayah kemenpolhukam RI Brgijenpol Andri sutarno, Rabu (19/3), saat kunjungan ke Bengkulu.

“Berdasarkan intruksi presiden nomor 1 tahun 2014, kemenpolhukam memiliki badan khusus untuk menangani konflik sosial yang mungkin terjadi di wilayah TNKS,” katanya.

Ia mengatakan, kemungkinan potensi konflik yang ada di wilayah kawasan bisa berasal dari pertentangan peningkatan kapasitas kawasan sesuai peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Pada dasarnya perda rtrw yang ada, telah ditetapkan, terkait potensi konflik yang ada dari penerapan perda tersebut memang harus diperhatikan, tingkat keamanannya haru selalu dipantau,” ujarnya. Namun demikian, katanya, peraturan daerah RTRW jika terjadi perubahan sosial bisa dilakukan perubahan untuk periode berikutnya.

“Disisi lain, aparat pemerintah setempat juga diminta untuk melakukan langkah-langkah yang dapat menjaga ketertiban wilayah,” jelasnya.

Seperti diketahui, saat ini ada 2 wilayah TNKS yang masuk dalan RTRW kabupaten di Bengkulu, yaitu rencana pembanguna jalur evakuasi dari Mukomuko tembus ke Kerinci, kemudian rencana peningkatan kapasitas jalan tembus Lebong-Merangin, yang saat ini sudah dilelang berdasarkan inisiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong, namun ditolak pemkab Lebong.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu H. Junaidi hamsyah, S.Ag, M.Pd menilai bahwa kawasan TNKS merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

“Kemudian dengan tetap tidak melupakan bahwa RTRW provinsi dan kabupaten/kota memuat dan menjadi pedoman untuk penetapan kawasan strategis setiap wilayah,” singkatnya. (fr2)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *