Pemberian Tunjangan Daerah Proposional PNS Gagal Direalisasi

Oleh Tgl: February 12, 2014
PNS

BENGKULU – Kepala Biro (Karo) Pengelolaan Keuangan Setda Provinsi Bengkulu Yuliswani, SE, MM, Rabu (12/2) mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu belum bisa menerapkan sistem pemberian tunjangan daerah bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu secara proporsional dan disesuaikan dengan beban kerja.

Keterangan tersebut otomatis membatalkan rencana penerapan sistem pemberian tunjangan daerah bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Bengkulu seperti yang disampaikan berulang kali oleh Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd dalam setiap kesempatan dipastikan batal.

“Saat ini besaran tunjangan daerah untuk masing-masing PNS telah dianggarkan sebesar Rp. 3 juta, dibagikan sama rata dengan jumlah yang sama untuk setiap PNS, dipotong pajak sebesar 11,5 persen,” ujar Yuliswani.

Ia mengatakan, jumlah tersebut disiapkan untuk 7007 orang PNS di lingkungan pemda provinsi Bengkulu, dengan pagu anggaran sedikitnya Rp. 20 miliar.

“Anggaran tersebut saat ini telah disetujui badan anggaran DPRD Provinsi Bengkulu dalam rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2014,” katanya.

Tunjangan tersebut, katanya, akan dibagikan pada bulan Juni bersamaan dengan tahun ajaran baru dimulai.
“Selain itu, pada kesempatan itu, juga dilakukan pembagian gaji 13, yang jumlahnya sama dengan satu bulan gaji,” jelasnya.

Lebih jauh dikatakan dia, dengan  adanya tunjangan daerah, pns dapat meningkatkan kinerjanyanya. “Selain itu, juga dapat menjadikan PNS di lingkungan pemprov Bengkulu untuk bisa menghindari korupsi,” harapnya.

Karena rencana pemprov Bengkulu untuk menerapkan sistem pemberian tunjangan daerah sesuai dengan beban kerja tidak dapat direalisasikan, dia menuturkan ada kemungkinan rencana itu dapat dipastikan tahun berikutnya. Padahal Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd berharap dengan sistem tunjangan daerah yang proporsional, maka bisa meningkatkan kinerja PNS di lingkungan pemprov Bengkulu.

“Karena selama ini, tunjangan daerah disamaratakan, sehingga seluruh PNS mendapatkan tunjangan daerah yang sama, meskipun beban kerjanya sedikit, atau kerjanya hanya malas-malasan, akibatnya, PNS tidak berniat untuk dapat bekerja secara totalitas. Padahal seharusnya yang kerjanya lebih rajin, maka mendapatkan tunjangan yang lebih besar, sementara yang malas-malasan, tunjangan daerahnya harusnya lebih kecil,” kata Junaidi beberapa waktu lalu.(Sey)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *