MPR RI Dorong Dibentuknya Peradilan Pers

Oleh Tgl: February 22, 2014
Peran Media Massa

bukan persoalan berita tidak berimbang dan siapa yang mengawasi pers. Akan tetapi kepentingan pers untuk bisa menyajikan informasi walaupun berada dibawah tekanan komersial namun harus memberikan informasi yang bertanggung jawab

Rully Chairul Azwar

BENGKULU – Anggota MPR RI asal Fraksi Partai Golkar, Rully Chairul Azwar mengungkapkan semua komponen memiliki tanggungjawab penuh terhadap kesuksesan pemilu 2014 tak terkecuali media massa atau pers yang sangat berperan dalam menyajikan informasi. Namun media juga tetap dituntut bertanggung jawab dengan isi pemberitaan sehingga harus independen.

“Semuanya terlibat jika pemilu ingin sukses dimulai dari masyarakat, penyelenggara Pemilu, pemerintah sebagai penyedia regulasi dan anggaran, serta yang tidak kalah pentingnya adalah peranan media massa atau pers,” katanya dalam dengar pendapat yang digelar MPR RI, KPU, dan Insan Pers, Sabtu (22/2) di Madelin Hotel.

Dalam acara dengan tema peran media massa dalam mensukseskan pemilu. Rully mengatakan jelang pemilu media baik cetak maupun elektornik sering terjadi gonjang-ganjing karena adanya tuntutan komersial suatu media untuk tetap hidup dan meraup keuntungan.

“Komersial dengan idealisme sering dicampur, bukan persoalan berita tidak berimbang dan siapa yang mengawasi pers. Akan tetapi kepentingan pers untuk bisa menyajikan informasi walaupun berada dibawah tekanan komersial namun harus memberikan informasi yang bertanggung jawab,” katanya.

Menurutnya di negara-negara maju, untuk memberikan keadilan dari pers dan narasumber sudah dibentuk peradilan pers. “Di negara maju ada peradilan media, tetapi karena berkembang dan kita belum memiliki itu jadi sekarang bagaimana media itu dapat mengendalikan diri masing-masing.nItu memang kembali kepada media masing-masing, ada yang bisa melakukan itu tetapi ada juga yang tidak bisa,” jelasnya.

Dikatakan dia dengan adanya peradilan media, kasus-kasus peradilan dapat diselesaikan bukan di peradilan umum.

“Sehingga pihak-pihak yang merasa dijatuhkan, dia bisa nuntut diperadilan pers, sederhana itu, kan kalau peradilan umum berlarut-larut. Tapi belum tahu bisa direalisasi kapan, mungkin saat ini sistem kita yang ada jalan dulu,” paparnya.

Dia berharap meski baru ada wacana dan belum tahu kapan peradilan pers ini dapat direalisasikan, Komisi X yang fokus di persoalan Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan ini berharap jangan sampai media ditunggangi kalangan tertentu apalagi menjelang pemilu ini.(sey)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *