Gubernur Rancang Perda Tanam Pohon

Oleh Tgl: February 3, 2014
junaidi-tanam-pohon-300x336

Misalnya saja, kalau kita mewajibkan setiap 1 hektar, wajib tanam pohon 5 batang. Andai kata ada 300 hektar, kali 5 saja, maka sudah ada 1.500 batang pohon

H. Junaidi hamsyah, S.Ag, M.Pd

BENGKULU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mengusulkan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tanam pohon yang kemudian kewajiban untuk melakukan penanaman pohon dengan jumlah minimal.

Hal itu diungkapkan Gubernur Bengkulu H. Junaidi hamsyah, S.Ag, M.Pd (3/2) pada saat membuka acara penanaman 1000 pohon dan pelepasan penyu.

Ia mengatakan, dalam raperda tersebut akan mewajibkan penanaman sejumlah pohon kepada setiap pemilik lahan dengan jumlah minimal yang ditetapkan.

“Misalnya saja, kalau kita mewajibkan setiap 1 hektar, wajib tanam pohon 5 batang. Andai kata ada 300 hektar, kali 5 saja, maka sudah ada 1.500 batang pohon,” katanya.

Menurutnya, jika langkah tersebut bisa berhasil, maka Bengkulu bisa menjadi penghasil kayu kedepannya dan bukan mengharapkan kayu illegal dari luar wilayah Bengkulu.

“Jika berhasil, maka saya rasa kita tidak perlu lagi rangka baja, dan kita bisa kembali menggunakan rangka kayu, karena kayu kita banyak,” ujarnya.

Namun demikian, ia belum bisa memastikan kapan raperda tersebut akan selesai. “Kita harapkan penyusunannya dapat dilakukan dan saya harap ini akan menjadi salah satu usulan raperda yang akan selesai tahun ini,” jelasnya.

Ia berharap, dengan adanya peraturan tersebut maka dapat mengurangi jumlah kerusakan hutan dan degradasi fungsi hutan.

“Karena selama ini, sudah banyak wilayah Bengkulu yang notabene sebagian besar kawasan hutan lindung dan konservasi menjadi tandus karena perambahan liar dan pembukaan lahan baru,” ungkapnya.
Untuk itu, katanya, sangat diperlukan aturan yang mengikat untuk menekan laju kerusakan hutan tersebut.

“Bengkulu ini separuh lebih wilayahnya kawasan hutan, namun akhir-akhir ini kerusakan hutan terus meningkat, terutama didaerah hutan garapan yang tentunya harus disikapi dengan kebijakan yang mengikat,” pungkasnya.(sey)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *