Rapat Evaluasi SKPD Seluma, Kadis PU Dilarang Masuk

Oleh Tgl: December 12, 2013

Memang seharusnya yang perlu kita dengar dan evaluasi adalah instansi dengan pemegang proyek terbanyak, namun yang bersangkutan sangat tidak displin. Masa saya dan kepala dinas yang lain harus menunggu kehadiranya hingga berjam-jam

Mufran Imron, SE

SELUMA KOTA – Rapat evaluasi penyerapan anggaran melalui proyek fisik di SKPD lingkungan Pemda Seluma di ruang Sekda Kabupaten Seluma berlangsung tertutup. Bahkan ruang rapat sengaja dikunci dari dalam, agar tidak ada yang keluar masuk saat rapat dilakukan. Awak media juga tidak diperkenankan untuk mengambil gambar. Menariknya, dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Bupati Seluma, Mufran Imron, SE tersebut, Kadis PU Seluma yang merupakan pengelola anggaran proyek terbesar malah dilarang masuk.

Hal tersebut dikarenakan keterlambatannya menghadiri ruang rapat. Sebagaimana diketahui rapat seharusnya dimulai sejak pukul 09.00, namun hingga satu jam kemudian Kadis PU belum kunjung menampakkan diri. Wabup pun kembali memberi tenggang waktu 10 menit. Baru setelah itu, rapat dimulai secara tertutup tanpa Kadis PU. Padahal, Dinas PU merupakan salah satu SKPD yang harus dievaluasi kinerja dan diketahui secara pasti laporan rincian anggaran dan serapan dananya. Sebab disinyalir proyek di Dinas PU dengan item yang besar anggarannya, dipastikan tidak terserap dengan maksimal.

“Memang seharusnya yang perlu kita dengar dan evaluasi adalah instansi dengan pemegang proyek terbanyak, namun yang bersangkutan sangat tidak displin. Masa saya dan kepala dinas yang lain harus menunggu kehadiranya hingga berjam-jam,” kata Mufran dengan nada kesal.

Sementara itu, setelah selang beberapa waktu rapat dimulai, Kadis PU Seluma, Dr. Ir. H Herawansyah, M.Sc, MT tampak datang menuju ruangan rapat bersama Sekretaris, Ahmadin, ST. Namun tetap saja, yang bersangkutan dilarang memasuki ruang rapat lantaran telah terlambat. Kepada awak media kemarin ketika dikonfirmasi terkait keterlambatannya, diungkapkannya banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan di kantor. “Saya banyak pekerjaan makanya terlambat,” jelasnya.

Sementara itu, setelah melakukan rapat evaluasi SKPD lingkungan Kabupaten Seluma dengan dana proyek yang besar, diantaranya Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Dari beberapa SKPD yang mengikuti rapat, didapati Dinas PU dengan kucuran anggaran terbesar dengan item proyek sebanyak 172 paket mendapat rapor merah. Pasalnya, dari laporan yang disampaikan, diketahui hingga saat ini baru 70 persen saja anggaran yang telah terserap dari total anggaran mencapai Rp 105 miliar.

Ini tentu warning bagi instansi yang bersangkutan, sebab dengan masih minimnya serapan dana saat ini, ditambah sisa waktu yang ada kurang dari 3 minggu lagi, diperkirakan puluhan miliar dana tidak akan terserap pada pembangunan fisik. Akibatnya, tentu rekanan selaku penanggung jawab pekerjaan kontraknya akan diputus, dan perusahaan yang mengerjakan proyek yang tidak terselesaikan tersebut harus diblack list. Atau tidak diperbolehkan mengikuti tender proyek lagi selama 2 tahun.

“Inilah yang menjadi masalah sekarang, tentu saja semua ini sangat merugikan pemerintah dan masyarakat luas pada umumnya, terkhusus untuk pembangunan-pembangunan fisik yang sifatnya infrastruktur umum, seperti pembangunan dan peningkatan akses jalan dan jembatan,” ujar Mufran.

Menurutnya, memang ada Pepres no. 70 yang menyatakan bahwa bisa dilakukan perpanjangan masa kerja proyek selama 50 hari dengan ketentuan rekanan harus membayar denda 5 persen dari total nilai kontrak. Namun, hal tersebut menurut Mufran tetap beresiko untuk dilakukan. Lantaran bertetangan dengan UU keuangan, yang menyatakan bahwa pembayran tidak bisa lagi dilakukan setelah tutup akhir anggaran atau tertanggal 26 Desember mendatang.

Jika nanti pemutusan kontrak benar-benar dilakukan, dipastikan pembangunan fisik infrastruktur di lingkungan Kabupaten Seluma akan terbengkalai. Sebab, anggaran pembangunan proyek pada APBD 2013 belum tercover dalam APBD 2014. Sehingga kemungkinan proyek yang terbengkalai, baru akan dianggarkan pada APBD Perubahan 2014. “Kalau langsung dianggarkan pada APBD 2014, kita tidak bisa. Sebab sampai saat ini serapan dana belum diketahui secara pasti, jangan sampai nanti terjadi anggaran yang tumpang tindih. Selain itu juga pembahasan KUA PPAS telah dilakukan beberapa waktu lalu dan jelas-jelas proyek yang belum selesai pada tahun ini belum dianggarkan kembali” jelas Ketua Badan Anggaran DPRD Seluma, Drs. Martadinata.

Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kabupaten Seluma Supardi, S.Sos menyatakan memang ada potensi besar minimnya penyerapan anggaran fisik proyek. Hal tersebut diketahui dari data pencairan dana proyek yang dilakukan pihak ke tiga. Menurutnya beberapa proyek bahkan baru mencairkan uang muka saja sebesar 30 persen dari total anggaran yang ada. Sehingga dengan kurun waktu yang tinggal menyisakan hitungan hari sangat tidak dimungkinkan bisa melakukan pencairan hingga 100 persen. Hal ini tentunya akan menyebabkan anggaran dana proyek tidak terserap dengan maksimal.

Sementara itu, wakil Bupati Seluma Mufran Imron, SE juga mendapati adanya proyek yang baru selesai tender pada akhir November lalu. Dengan anggaran sebesar Rp 800 Juta, yakni peningkatan kualitas akses jalan. “Kalau baru selesai kontrak, dengan anggaran hampir satu miliar sedangkan sisa waktu hanya 3 minggu mana mungkin bisa dilakukan dan selesai tepat waktu, ini tidak masuk akal, kecuali rekanan mempekerjakan jin seribu,” tandas Mufran. (***)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *