73 Desa Sadar Hukum di Bengkulu Dikukuhkan Menkumham

Oleh Tgl: December 6, 2013
menkumham

BENGKULU – Untuk pertama kalinya, Provinsi Bengkulu memiliki desa atau kelurahan berstatus desa sadar hukum. Ada 73 desa di Bengkulu yang ditetapkan sebagai desa sadar hukum oleh Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Acara pengukuhan 73 desa sadar hukum tersebut dilangsungkan di Kabupaten Bengkulu Tengah, Jumat, 6 Desember 2013. Peresmian dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsudin, Jumat (06/12) di desa Pekik Nyaring, Bengkulu Tengah.

“Ini memperlihatkan kesadaran hukum di desa-desa ini cukup baik. Kita berharap desa-desa di Bengkulu tahun depan akan bertambah,” kata Amir dalam sambutannya.

Amir memaparkan, ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan predikat desa sadar hukum. Antara lain angka kriminalitas rendah, angka pengguna narkoba rendah, angka pernikahan di bawah umur rendah, rendahnya kegiatan plagiat, dan tingginya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.

Setiap tahunnya kantor wilayah Kemenkumham setempat akan mengevaluasi kepatuhan masyarakat di desa-desa sadar hukum. Apabila ada kriteria yang tidak terpenuhi maka predikat sadar hukum bisa dianulir.

Masih lanjut Amir, program desa sadar hukum dimaksudkan untuk mensosialisasikan hak dan kewajiban warga negara khususnya yang tinggal di pedesaan. Program ini diharapkan bisa mencegah warga untuk melakukan pelanggaran hukum.

“Peningkatan sadar hukum menjadi penting, salah satu faktor warga melakukan pelanggaran hukum karena masyarakat tidak tahu adanya aturan hukum,” papar Menteri Amir.

Acara deklarasi desa sadar hukum ini dihadiri oleh Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd dan Wakil Gubernur Bengkulu Sultan Bachtiar Najamuddin. Turut hadir Kakanwil Kemenkumham Bengkulu Yon Suharyono dan Dirjen PP Kemenkumham Wahiduddin Adam. (gue)

 

 

 

 





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *