Soal Baliho, KPU ‘Macan Ompong’

Oleh Tgl: November 28, 2013
kpu3

JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Politik dan Pemerintahan Partai NasDem, Akbar Faisal mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diberikan kewenangan besar, tapi tidak diberi kewenangan untuk memberi sanksi sehingga membuat lembaga ini bak macan ompong.

Ia mencontohkan dengan peraturan pemasa baliho kampanye. Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15/2013 tentang Aturan Kampanye ternyata tidak diatur dengan jelas soal pemberian sanksi.

“Kita lihat KPU kewenangannya besar, tapi itu juga bisa jadi macan ompong. Karena di situ tidak diatur soal sanksi. KPU bisa melarang tapi tidak ada sanksi. Misalnya dilarang pasang baliho, tapi kalau tetap pasang apakah orang itu dipenjara?”katanya, Kamis (28/11) .

Di Bengkulu, Empat partai peserta pemilu masuk dalam catatan Bawaslu selalu melanggar ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2013 yang melarang partai memasang foto caleg di sejumlah tempat yang sudah ditentukan.

Keempat partai itu besar itu adalah adalah NasDem, PAN, PKS dan Golkar. Selain itu ada beberapa partai yang juga melanggar ‘aturan banci’ tersebut.

Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap di ruang kerjanya kepada awak media massa mengakui, jika sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran alat peraga kampanye terlalu lemah. Tapi bukan berarti Caleg atau partai itu terkesan tidak mengerti peraturan. Kalaupun tahu, berarti calon wakil rakyat tutup mata terhadap aturan.

”Terlepas dari lemahnya sanksi, yang hanya berupa sanksi administratif dan penertiban, tetap saja pelanggaran, malu lah sebagai calon pemimpin,“ ujar Parsadaan. (gue)

 





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *