Politik Uang dan Kemiskinan

Oleh Tgl: November 27, 2013
blsm_6

JAKARTA – Musim kampanye buat masyarakat umum berarti saatnya menanti tebar uang calon legisatif atau partai peserta pemilu. Bisa jadi dalam satu tahun, bantuan langsung coblos diterima masyarakat sampai 4 – 5 kali. Dari pileg, pilgub sampai pilwakot atau bupati. Pertanyaannya apakah aksi tebar uang itu mampu menekan angka kemiskinan?

Pengamat Ekonomi, Ahmad Erani Yustika memperkirakan aktivitas kampanye dan pemilihan umum (pemilu) yang kerap ‘menebar’ uang kepada masyarakat tidak akan menurunkan angka kemiskinan.

“Tidak ada pengaruhnya (pemilu) terhadap kemiskinan dan pengangguran. Sebab kalau Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 100 ribu per bulan hanya bersifat semu menurunkan (kemiskinan) karena pemilu sangat sporadis,” ujarnya di Jakarta, seperti ditulis Rabu (27/11/2013).

Sementara, dosen Ilmu Komunikasi Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Mohammad Iqbal menilai Undang-Undang Pemilu 2014 dengan tidak adanya pengaturan belanja kampanye maka akan menimbulkan politik uang.

“Selain itu hanya mereka bermodal kuat yang bisa menguasai ruang kampanye seperti media, baik cetak maupun elektronik termasuk media online,” kata M Iqbal di Kampus UAI, Jakarta kemarin.

Ia menjelaskan mereka yang memiliki modal pas-pasan mungkin saja bisa tergeser dalam pertarungan politik tersebut, padahal orang ini memiliki integritas dan kapabilitas untuk menjalankan tugas politiknya kalau nanti terpilih,” kata Iqbal yang juga peneliti di Pusat Kajian Komunikasi UAI.

Ia mengatakan tidak adanya pembatasan dana kampanye dalam UU Pemilu akan menimbulkan politik uang, karena itu masyarakat agar tidak terpengaruh dengan politik mereka tersebut.

“Masyarakat harus melihat calon legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah dari segi integritas, kemampuannya, termasuk kiprah calon itu di tengah mereka selama ini,” papar dia.(***)

 





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *