Penyusunan RPJPD Berdasarkan Kondisi Riil Daerah

Oleh Tgl: November 5, 2013
apbd

BENGKULU – Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu berlanjut dengan mendengarkan jawaban eksekutif, dalam hal ini adalah Gubernur Provinsi Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd, atas pandangan fraksi-fraksi lembaga legislatif terhadap usulan perubahan rancangan peraturan daerah (Perda) nomor 4 tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu tahun 2005 – 2025.

Memang semua fraksi menyetujui rencana tersebut, namun bukan berarti tanpa catatan yang harus menjadi perhatian pihak eksekutif. Karenanya Junaidi menegaskan, secara yuridis normatif perubahan RPJPD berdasarkan pada ketentuan pasal 50 ayat (1) huruf a dan b peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Terkait tanggapan dewan mengenai tolak ukur target kinerja perencanaan pembangunan, Junaidi mengatakan, RPJPD dapat diukur secara kualitatif yang akan menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan.

Kemudian secara rutin menggelar evaluasi RPJPD dalam tenggang waktu 5 tahun sekali. Selain itu, pada setiap misi kerja akan terdapat target dan indikator kinerja yang terukur.

”Selain itu, kami pun sepakat pembangunan disusun berdasarkan kondisi riil daerah kita, untuk itu akan dilakukan akurasi dan validasi data yang dijadikan asumsi perubahan RPJPD,“ ujar Junaidi. (gue)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *