Junaidi: Belanja Daerah Untuk Kepentingan Rakyat

Oleh Tgl: November 4, 2013
junaidi hamsyah

BENGKULU – Penyusunan rancangan APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2014 mengacu pada tingkat partisipasi masyarakat. Selain itu, juga memperhatikan prinsip dan kebijakan transparansi dan akuntanbilitas anggaran, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, serta taat azaz dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian dikatakan Gubernur Provinsi Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd saat rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin, 4 November 2013. Paripurna sendiri dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Kurnia Utama, S.Sos, M.Si dan dihadiri sebanyak 28 anggota dewan serta unsur FKPD dan unsur Pemda Provinsi Bengkulu. Dengan agenda penyampaian nota jawaban dan nota keuangan eksekutif atas pandangan fraksi-fraksi.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan, pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional. Karenanya, rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran (KUA PPA) memberikan gambaran umum ekonomi makro daerah sebagai kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan.

Gubernur menambahkan, belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Dimana ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengelola keuangan daerah. Seperti, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sistem pengendalian internal, kesesuaian standar akuntansi pemerintah dan kecakapan dalam penggunaan anggaran.

”Karena instrumen tersebut sangat mempengaruhi hasil penyelenggaraan pemerintahan serta ketepatan mengelola keuangan daerah,“ kata Gubernur.

Ditegaskan, rancangan APBD 2014 ini diarahkan kepada program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum, kegiatan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan, sosial, keagamaan serta pelayanan kepemerintahan lainnya dan kegiatan bersifat nasional.

”Yang pastinya akan tetap mengacu pada kewajiban dan kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan,“ pungkasnya. (gUE)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *