Bawaslu dan KPU Beda Pendapat Soal Pelanggaran Kampanye

Oleh Tgl: November 29, 2013
kpu

JAKARTA – Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berbeda tafsir soal definisi kampanye politik. Dampaknya Komisi Penyiaran tidak dapat menindak peserta pemilu yang melanggar kampanye politik di media televisi, ungkap Wakil Ketua KPI Pusat Idy Muzayyad.

Menurut KPU, kampanye adalah akumulasi beberapa hal pengertian. Yaitu dia peserta pemilu, kalau calon atau bakal calon belum. Kedua, ada meyakinkan pemilih dengan penyampaian visi misi bersamaan.

Sementara menurut Bawaslu, tidak harus akumulasi, asal bernuansa kampanye, sudah dianggap kampanye. KPI pernah menyerahkan daftar pelanggaran kampanye politik. Bawaslu kemudian menindaklanjuti temuan tersebut ke kepolisian karena pelanggaran kampanye adalah pidana.

Namun, temuan itu tak ditindaklanjuti kepolisian, karena ketika dikonfirmasi ke KPU, pelanggaran kampanye harus akumulatif dua hal tersebut. Akhirnya polisi menghentikan kasus itu karena tidak dianggap memenuhi unsur pidana pemilu. Terakhir Bawaslupun tidak lagi mengadukan pelanggaran kampanye, ke kepolisian, karena beda tafsir.

Perbedaan pemahaman tersebutsampai saat ini masih berlangsung. Dikhawatirkan, dengan keadaan seperti ini akan semakin banyak tindak pelanggaran kampanye peserta pemilu 2014. (***)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *