5 Alasan Keputusan KPU Dikritisi, Inilah Jawabannya

Oleh Tgl: November 6, 2013
parpol dan kpu

JAKARTA – Kritik atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), meski masih ada 10,4 juta pemilih bermasalah terus bermunculan.

Kini giliran Partai Hanura yang terus mempertanyakan keputusan yang sudah diketok palu itu. Menurut Hanura,  ada empat alasan mengapa keputusan KPU harus dikritisi.

Pertama, angka sebesar 10,4 juta pemilih bermasalah terbilang besar, lantaran setara dengan 5,6 persen jumlah pemilih. Kedua, KPU pun tidak menjamin selisih angka tersebut tidak bakal menjadi permainan politik.

Ketiga, KPU melakukan memaksakan sekaligus pembiaran tanpa berupaya maksimal. Keempat, sebagai imbas dari rawan kecurangan, hasil pemilu juga rawan polemik dan mendapat delegitimasi dari rakyat maupun parpol.

Kelima, adalah kurangnya akurasi dan validitas DPT dapat menghilangkan hak politik rakyat mengikuti Pemilu..

Menanggapi hal itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan temuan jutaan pemilih yang masih bermasalah dengan data kependudukan disebabkan oleh sejumlah hal.

Komisioner KPU Pusat Hadar Nafis Gumay mengatakan salah satu sebab ditemukannya penduduk berusia pemilih namun tidak tercatat di daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) adalah pemilih tersebut tidak hafal nomor induk kependudukan (NIK) mereka.

“Seperti orang di penjara atau lapas, itu saya yakin mereka pasti punya NIK tetapi dokumen terkait itu sedang tidak dia pegang ketika petugas kami melakukan pemutakhiran,” kata Hadar di Jakarta, Selasa.

Petugas panitia pendaftaran pemilih (Pantarlih) hanya bertemu dengan kepala lembaga permasyarakatan (kalapas) ketika pemutakhiran.

Selain di penjara, lanjut Hadar, temuan juga terjadi di asrama, pondok pesantren dan rumah kos tempat pelajar dari luar kota tinggal.

“Waktu petugas bertanya NIK mereka, mereka tidak bisa berikan karena memang tidak pegang Kartu Keluarga (KK). KK itu ada di rumah orang tua mereka,” tambah Hadar.

Akibatnya, dari 186 juta pemilih yang sudah ditetapkan, KPU menemukan ada 20,3 juta di antaranya terdapat elemen data kependudukan yang bermasalah.

Elemen data kependudukan bermasalah tersebut adalah nama yang tidak lengkap, tidak ada tanggal lahir, alamat tidak lengkap, hingga NIK bermasalah.

Dari 20,3 juta tersebut, sebagian telah ditemukan padanannya oleh KPU dan Kemendagri. Sehingga kini masih ada tujuh juta pemilih di DPT masih belum jelas keberadaannya dalam data kependudukan.

Terkait akan hal itu, KPU bersama dengan Ditjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri akan melakukan verifikasi faktual.
 





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *