Soal BUMD, Junaidi ‘Ketinggalan Kereta’

Oleh Tgl: October 16, 2013
gubernur

BENGKULU – Buruknya manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Bengkulu yang saat ini dikelola PT Bengkulu Mandiri benar-benar membuat geram Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd.

Untuk itu dia memastikan memastikan segera melakukan perombakan terhadap Direksi BUMD, PT Bengkulu Mandiriguna menghasilkan jajaran direksi yang berkompeten.
“Saat ini sedang disiapkan mekanisme rekrutmen secara profesional sehingga tidak ada lagi praktik KKN di BUMD,” kata Junaidi.

Persiapan rekrutmen, lanjutnya, membuat jabatan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) BUMD Provinsi Bengkulu yang saat ini dipercayakan kepada Dr. Effedi Darta masih akan diperpanjang.

Seharusnya jabatan itu telah berakhir 8 Oktober lalu. Langkah ini diambil Junaidi agar tidak menganggu persiapan sistem, mekanisme dan proses rekrutmen.

“SK (Surat Keputusan, red) pengangkatan Plt Dirut BUMD berakhir 8 Oktober 2013. Namun, jabatan Plt Dirut diperpanjang sembari menyiapkan sistem dan proses rekrutmen,” terangnya.

Dapat dipastikan, uji kepatutan dan kelayakan akan dimasukkan pada proses rekrutmen nanti.

Perlu diketahui, Dirut dan sejumlah Komisaris BUMD mengundurkan diri dari jabatannya demi maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada pemilihan umum (pemilu) 2014 mendatang. Setelah ditinggalkan para direksi, kondisi perusahaan daerah itu terus terpuruk.

Bahkan saat ini, BUMD terancam merugi lantaran investasi dengan memberikan pinjaman dana ke pihak ketiga justru bermasalah.

Alih-alih mendapatkan untung, BUMD justru buntung. Bagaimana tidak, terdapat pihak ketiga yang sama sekali tidak pernah menyetorkan hasil investasi, maupun pengembalian modal yang seharusnya uang tersebut sudah dikembalikan tahun 2012 lalu.

Sebelumnya Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Siswadi telah mendesak pemerintah segera merombak direksi BUMD tersebut. “Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral para direksi yang saat ini menjabat, bukannya untung tapi terus merugi,” katanya.

Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, kondisi perusahaan saat dimana modal lebih dari Rp 10 miliar diinvestasikan ke pihak ketiga tanpa mendatangkan keuntungan, menunjukkan pengelola perusahaan daerah itu tidak profesional.  Bahkan Siswadi menuding, BUMD selama ini selama ini hanya dijadikan tempat penitipan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan sejumlah pejabat daerah.

“BUMD itu bukan panti sosial, tempat penitipan orang-orang yang tidak profesional dan tidak produktif,” ketus Siswadi.

Berikut rincian aliran dana macet PT Bengkulu Mandiri, pinjaman kepada CV Sinar Terang sebesar Rp. 4 miliar, CV Wedika Hotel sebesar Rp. 2 miliar, CV. Rimbun Jaya sebesar Rp. 1 miliar, CV Kinal im sebesar Rp.1 miliar, CV Taman Indah sebesar Rp. 500 juta dan Bidadari Hotel dan resort sebesar Rp. 1 miliar.

Meski geram-geramnya Junaidi dan kepastian untuk melakukan perombakan terkesan “ketinggalan kereta” atau telat. Namun Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu tetap harus mengevaluasi kemudian menentukan langkah strategis supaya daerah tidak terus-terusan mengalami kerugian, kan kasihan rakyat yang pasti kena imbasnya. (gUE)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *