Sengketa Pilkada Bengkulu Belum ada Laporan ke KPK

Oleh Tgl: October 8, 2013
Akil-Mochtar2

BENGKULU – Sengketa pilkada yang ditangani Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) non aktif Akil Mukhtar menuai banyak protes. Para penggugat dan tergugat yang kalah dalam sengketa menilai keputusan yang diambil Akil cacat hukum menyusul penangkapannya oleh KPK karena diduga menerima suap.

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) meminta pihak yang terkait gugatan sengketa untuk melaporkan dan menyerahkan bukti dugaan suap bila memang ada, termasuk sengketa Pilkada Bengkulu. Hal itu sangat diperlukan sebagai penguat dalam sidang Akil Mukhtar, kata juru bicara KPK Johan Budi.

Kata dia, dalam kasus sengketa pilkada, ke depannya bukan merupakan kewenangan KPK untuk membatalkan, melainkan kewenangan MK. Sampai saat ini berdasarkan pantauan belum ada laporan resmi ke KPK terkait sengketa Pilkada Bengkulu.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Husni Kamil Malik menyatakan, mestinya sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) ditangani KPU tidak lagi oleh lembaga hukum.

“Kasus di Mahkamah Konstitusi (MK), yakni tertangkapnya Ketua MK oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mestinya menjadi pelajaran, sehingga mestinya setiap sengketa pilkada diputuskan, KPU,” kata Husni Kamil Malik, Selasa.

Husni mengatakan, mestinya KPU diberikan kewenangan penuh mengurusi pemilu, termasuk ketika ada pelanggaran dan sengketa di pilkada agar pelaksanaan pemilu di daerah dapat terselesaikan secara lancar, jangan lagi diserahkan ke lembaga hukum pemerintah untuk diselesaikan.

“Kalau KPU diberikan kewenangan, maka setiap permasalahan akan diselesaikan dengan aturan yang ada, dan itu akan berjalan efektif, tidak lagi melalui lembaga hukum, yang rentan bermasalah, KPU adalah penyelenggara setiap pemilu jadi berikan kepercayaan penuh untuk menyelesaikan, termasuk sengketa jika terjadi,” katanya.

Menurut dia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga harus diberikan kewenangan penuh melakukan pengawasan pelanggaran dan sengketa pilkada, tidak lagi merekomendasikan kepada lembaga hukum untuk diselesaikan secara hukum, tetapi merekomendasikan kepada KPU untuk diputuskan dan KPU diberikan kewenangan mengeluarkan keputusan hukum tetap yang tidak dapat diganggu gugat lagi.

“Rekomendasi Bawaslu harus direkomendasikan ke KPU tidak lagi ke aparat hukum misalnya ke pihak kepolisian dan kejaksaan agar tidak ada lagi keributan, semua rekomendasi Bawaslu harus mutlak dijalankan KPU sehingga masalah lansung diselesaikan,” katanya.

Husni berharap penyelesaian masalah pilkada dapat lebih baik dari sebelumnya, dan KPU siap untuk itu, asalkan pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada KPU.(*)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *