Sambut Rel Kereta, Lahan Industri di Pelabuhan Harus Ditata

Oleh Tgl: October 14, 2013
Sultan

BENGKULU – Lahan industri dan bisnis di kawasan pelabuhan Pulau Bai menurut Wakil Gubernur Bengkulu Sultan B Najamudin sudah harus ditata menyusul rencana pembangunan rel kereta dari Pulau Baai ke Muara Enim akan segera dikerjakan.

Lahan tersebut kata Wagub untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas pelabuhan segera setelah pembangunan rel kereta mulai dikerjakan.”Ini menjadi penting, karena lokasi terbatas dan aktivitas pelabuhan pasti tinggi nantinya,” ujar wagub usai melakukan sidak di kawasan pelabuhan Pulau Bai, kemarin.

Menurut dia, masalah ketersediaan lahan merupakan permasalahan utama yang bakal dihadapi bila perkembangan daerah tidak diikuti dengan penataan kawasan.

Selain menata lahan bisnis dan industri, wagub juga mencermati masalah utama pelabuhan Pulau Bai yaitu pendangkalan alur kapal. Saat berada di lokasi mulut alur pelabuhan, wagub melontarkan ide-ide tentang pelabuhan yang ideal.

“Dilihan dari lokasinya Pelabuhan Pulau Baai adalah pelabuhan terbaik, bila pendangkalan bisa diatasi. Di beberapa negara maju mulai dibangun pelabuhan terapung. Bila industri batu bara berkembang pesat, pembangunan pelabuhan seperti itu, bukan kendala,”terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan rel kereta yang digagas mantan Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin sudah diteken enam perusahaan asing dan nasional. Mereka melakukan penandatanganan nota kesepahaman rencana pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Bengkulu dengan Sumatra Selatan sepanjang 230 kilometer, bulan lalu.
Investasi tersebut merupakan kerjasama antarnegara untuk percepatan pembangunan wilayah Sumatera Bagian Selatan. Enam perusahaan yang terlibat dalam konsorsium tersebut yakni PT Hanwha S&C, PT Dohwa Engineering, PT Bara Alam Utama, PT True North Bridge dan PT Coalindo Adhi Nusantara.

Adapun peran masing-masing perusahaan yakni PT Hanhwa sebagai kontraktor, PT Dohwa sebagai teknik pembangunan, PT Bara Alam Utama sebagai pengguna jalur untuk mengangkut batubara yang diproduksi, PT True North Bridge sebagai konsultan finansial dan PT Coalindo Adhi Nusanta sebagai pemasaran batubara.

Presiden Direktur PT Mandela Resources, Joko Sudibyo mengatakan, konsorsium tersebut siap melanjutkan penandatanganan nota kesepakatan kerjasama setelah pemerintah Indonesia menetapkan status proyek itu menjadi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Dengan status KPS atau “Public Private Patnership”, maka pemerintah bertanggungjawab menyediakan lahan.

“Semua perusahaan yang terlibat dalam konsorsium ini sudah punya pengalaman baik dalam proyek seperti ini,” katanya. Apalagi didukung hasil studi kelayakan di tujuh kabupaten dan kota yang dilintasi jalu rel KA itu, semuanya mempunyai harapan tinggi terhadap realisasi proyek itu.(***)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *