Perppu MK Kehilangan Makna

Oleh Tgl: October 18, 2013
yusril

Jakarta – Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Izha Mahendra menilai dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) no 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas UU no 24 tahun 2013 tentang MK oleh Presiden telah kehilangan makna.

“Perpu tentang MK ini, terlalu lama baru diterbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yodhoyono terhitung sejak ditangkapnya Ketua MK Akil Mochtar tanggal 2 Oktober yang lalu. Tenggang waktu lebih dua minggu itu menyebabkan unsur kegentingan yang memaksa yang menjadi dasar diterbitkannya Perpu menjadi hilang,” kata mantan menkum dan HAM Yusril Izha Mahendra di Jakarta, Jumat.

Presiden SBY menerbitkan Perppu no 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas UU no 24 tahun 2013 tentang MK tertanggal 17 Oktober 2013.

Presiden berpandangan ada cukup alasan konstitusional untuk menerbitkan perppu guna membantu MKRI mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat akibat ditangkapnya Ketua MK Akil Mocthar.

Presiden menilai sangat berbahaya jika MK yang punya kewenangan strategis menjaga konstitusi negara, mengawal demokrasi, dan menegakkan pilar negara hukum tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Menurut Yusril dalam waktu lebih dari dua minggu itu telah terjadi “self recovery”, di tubuh MK sendiri.

Yusril menambahkan `Self recovery` itu terjadi karena intensifnya KPK, BNN, PPATK dan Majelis Kehormatan menangani kasus Akil.

Sementara kedelapan hakim MK, dipimpin wakil ketuanya, juga berupaya sungguh-sungguh memulihkan kepercayaan rakyat melalui kinerja mereka.

“Saya termasuk orang yang setuju Presiden menerbitkan Perpu, segera sehari atau dua hari setelah KPK menangkap Ketua MK Akil Mochtar,” kata Yusril.

Menurut Yusril pada saat Ketua MK ditangkap KPK itulah, saat krisis kepercayaan dan keraguan masyarakat yang luar biasa terhadap MK.

“Dalam situasi seperti itu ada unsur kegentingan yang memaksa, yang menjadi dasar bagi Presiden untuk menerbitkan Perpu guna memulihkan kepercayaan,” kata Yusril.

Yusril menilai krisis kepercayaan terhadap MK pasca tertangkapnya sang Ketua disebabkan oleh karena tidak ada pengawasan terhadap hakim-hakimnya.

“Karena itu, tambahnya jika saat itu Presiden menerbitkan Perppu untuk mengawasi hakim MK, kepercayaan akan segera pulih. Pencari keadilan tidak ragu-ragu lagi, karena hal yang mendesak hanya mengenai pengawasan, maka saran saya agar Perpu itu isinya hanya itu saja, tidak mencakup yang lain,” kata Yusril.

Sementara mengenai syarat untuk menjadi hakim MK, dan pola rekrutmen hakim MK, menurut Yusril hal itu tidak perlu dituangkan dalam Perpu.

“Presiden dapat mengajukan RUU saja ke DPR,” kata Yusril.

Yusril menegaskan meskipun dirinya mengkritik isi maupun keterlambatan penerbitan Perppu, namun harus dipahami bahwa Perpu tersebut kini sah berlaku sebagai norma hukum.

“Keberlakuan Perppu tersebut mengikat siapa saja, sampai nanti DPR misalnya, menolak Perpu tersebut untuk disahkan menjadi UU. Karena itu, syarat untuk menjadi hakim MK dan tata cara rekrutmennya, misalnya untuk mengganti Akil, harus mengikuti norma dalam Perpu ini,” kata Yusril.(ant/rr)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *