Pemilukada Langsung Habiskan Dana Rp75 Triliun

Oleh Tgl: October 15, 2013
logo pemilu 2014

BENGKULU – Pemilukada langsung diperkirakan menghabiskan uang negara sekitar Rp 15 triliun per tahun. Dengan asumsi pemilukada setiap lima tahun sekali dikalikan biaya pilkada per tahun, menghabiskan dana sekitar Rp 75 triliun.

Demikian disampaikan Marwan Ja`far, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI. Dijelaskan, dana yang tidak bisa dibilang kecil jika diwujudkan dalam bentuk program konkret yang dibutuhkan masyarakat. Belum lagi adanya penyelewengan dana APBD oleh calon petahana yang sangat sulit dikontrol.

Selain itu kata dia, Pemilukada langsung bisa merusak kohesifitas sosial. Pemilukada langsung seringkali membuat masyarakat terpecah belah. Akibatnya budaya gotong royong dan saling membantu semakin memudar akibat perbedaan dalam pemilihan kepala daerah.

Terakhir menurutnya, hal ini menyuburkan praktek money politics yang lebih besar. Pasalnya, selama ini pemilukada tidak pernah lepas dari isu politik uang. Politik uang seakan menjadi kewajiban setiap calon kepala daerah jika ingin mendapatkan suara.

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan sebaiknya pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi maupun wali kota/bupati dikembalikan lagi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Secara substansi memang akan lebih baik dikembalikan lagi ke DPRD, sebab pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung itu lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya,” tegas Mahfud MD disela-sela silaturahmi dengan wartawan di Malang, Minggu.

Ia mencontohkan, pilkada untuk memilih gubernur. Jika anggota DPRD-nya 100 orang, untuk memenangkan pilkada cukup hanya menggenggam 51 suara dan anggaran yang dikeluarkan juga tidak banyak, cukup 51 wakil rakyat untuk mengamankan suaranya.

Sementara pilkada langsung, lanjutnya, harus menyediakan anggaran cukup besar, belum lagi calon yang masih menjabat (incumbent), pasti akan memanfaatkan dengan maksimal potensi dan fasilitas yang ada. Belum lagi, jumlah rakyat yang disuap pasti akan berakibat terhadap rusaknya mental masyarakat.

Selain itu, lanjutnya, biaya sosial untuk masyarakat juga lebih besar lagi dan yang paling dikhawatirkan adalah adanya pembelahan sosial yang berlangsung lama.(***)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *