Kinerja BLH Dipertanyakan Dewan

Oleh Tgl: October 7, 2013
lingkungan-hidup

KARANG TINGGI – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) Hadi Sucipto menegaskan jika kinerja Badan Lingkungan Hidup (BLH) Benteng belum maksimal. Terutama dalam tugas pengawasan terhadap limbah perusahaan yang mencemari lingkungan.

“Dalam hal ini, kami minta BLH untuk benar-benar melakukan pengawasan sebagaimana mestinya,” ujar Hadi Sucipto setelah meminpin rapat Raperda tentang lingkungan hidup dan 2 raperda lainnya di ruang rapat DPRD Benteng Senin (7/10).

Hadi Sucipto menambahkan, kemungkin karena keterbatasan alat laboratorium yang dimiliki, menjadi faktor belum maksimalnya pengawasan BLH Benteng terhadap limbah-limbah dari perusahaan.

Namun semua itu tidak bisa dijadikan alasan mendasar belum maksimalnya pengawasan. Karena BLH bisa melakukannya disisi lain, seperti sejauh mana tanggung jawab perusahaan atas pencemaran lingkungan akibat limbah perusahaannya. Ini akan kita minta penjelasannya dari BLH ketika rapat penyampaian tanggung jawab dari dinas bersangkutan diwaktu akan datang,” ungkap Sucipto.

Hal yang senada juga disampaikan anggota Komisi I DPRD Benteng, M. Nasir Jahya. Menurutnya, BLH bisa dikatakan jauh dari telah melaksanakan tugas secara maksimal. Seperti misalnya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait limbah perusahaan telah mencemari aliran sungai Bengkulu. Sehingga tak bisa digunakan lagi sebagaimana mestinya, karena bisa menyebabkan keracunan bagi yang mengkosumsi.

“Ikan pelus yang salah satu dari jenis ikan yang paling susah mati saja banyak yang mengapung mati setelah limbah ini menecemari sungai Bengkulu. Apalagi manusia yang mengkosumsinya, tapi sejauh ini belum ada sosialisasi dari BLH terhadap masyarakat,” ujar Nasir.

Ditegaskan Nasir, karena belum melakukan apa-apa maka secara kelembagaan dirinya mempertanyakan kerja BLH. Terkait pencemaran yang terjadi tersebut bisa mengancam nyawa manusia. Terlebih setiap tahunnya selalu dianggarkan dana untuk pengawasan di BLH.

“Apasaja kerja BLH, pengawasan tak dilakukan termasuk juga sosialisasi. Dana pengawasan selalu dianggarkan setiap tahunnya,” tutup Nasir.





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *