Gubernur: Penyerapan Anggaran Minim Karena Takut Terjerat Hukum

Oleh Tgl: October 30, 2013
IMG_0299

BENGKULU – Daya serap penggunaan anggaran minim pada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi Bengkulu kembali menjadi sorotan Gubernur Provinsi Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd.

Gubernur menyebutkan, rendahnya penyerapan anggaran, bahkan ada SKPD yang mendapatkan rapor merah, meski sisa waktu realisasi anggaran hanya menyisakan dua bulan lagi, dikarenakan adanya kekhawatiran pengguna anggaran takut terjerat kasus hukum.

Untuk itu, sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi merupakan kegiatan yang sangat strategis. Terutama bagi kepala dinas dan sekretarisnya yang menjalankan fungsi keuangan masing-masing SKPD.

”Kegiatan workshop, bimtek atau sosialisasi pencegahan sangat penting untuk dilakukan, untuk itu pemerintah provinsi banyak mengucapkan terima kasih kepada Polda, Kejati dan perwakilan BPKP yang telah bersedia menjadi narasumber, ini merupakan wujud nyata mendukung aspek pencegahan korupsi,“ kata Junaidi.

Kepada peserta sosialisasi, laniutnya, agar dapat mengikuti sosialisasi, memahami dan meningkatkan pemahaman langkah-langkah mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

”Yang pasti jangan takut dihantui jeratan kasus hukum, kalau yakin tidak melakukan yang salah maka pasti terhindar dari kasus hukum, kalau ragu maka inilah tempatnya untuk bertanya,“ papar Junaidi.

Lebih lanjut Junaidi menegaskan, pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah. Karena praktek korupsi sudah sangat luar biasa melanda Indonesia dan mengancam sendi-sendi kehidupan negara.

”Korupsi telah merusak tatanan hukum, politik, sosial budaya, maka diperlukan strategi yang konfrehensif antar pemerintah pusat dan daerah,“ tandas Junaidi. (gUE)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *