Gubernur Diminta Segera Benahi BUMD

Oleh Tgl: October 2, 2013
okto-berto

BUMD berjalan di luar koridor yang semestinya, gubernur selaku kepala pemerintahan hendaknya menugaskan biro ekonomi atau jajaran terkait lainnya untuk mengevaluasi, melakukan pembenahan serta pembinaan

Okto Berto, SE, MM

BENGKULU – Carut-marut pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Bengkulu terus menjadi sorotan publik. Setelah BUMD terindikasi menderita kerugian hingga Rp 10 miliar. PT. Bengkulu Mandiri sebagai pihak yang menangani langsung BUMD tersebut, tentunya harus bertanggung jawab.

Evaluasi segera atas kinerja BUMD harus segera dilakukan. Bahkan bila ditemukan adanya tindakan yang melanggar hukum, maka oknum tersebut layak diproses berdasarkan ketentuan hukum berlaku.

Sebagaimana yang telah diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Okto Berto, SE, MM. Menurutnya, Gubernur Bengkulu memang tidak harus turung langsung menangani BUMD. Akan tetapi perangkat ataupun jajarannya yang segera turun guna melakukan pembenahan terhadap manajemen BUMD.

“BUMD berjalan di luar koridor yang semestinya, gubernur selaku kepala pemerintahan hendaknya menugaskan biro ekonomi atau jajaran terkait lainnya untuk mengevaluasi, melakukan pembenahan serta pembinaan,” kata Okto saat dikonfirmasi jurnalis bengkuluonline.com Rabu (2/10).

Okto menambahkan, evaluasi sesegera mungkin memang harus dilakukan. Apalagi mengenai kredit macet beberapa oknum yang mengatasnamakan perusahaan. Jika terbukti bersalah proses secara hukum. Baginya manajemen tidak lagi mampu dan harus diperbaiki.

Sebelumnya, Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd memastikan, akan segera membenahi manajemen BUMD. Untuk sementara waktu gubernur mempercayakan manajemen BUMD dipimpin oleh Dr. Eped.

Bertujuan guna melakukan pembenahan terstruktur untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah mendera badan usaha daerah tersebut. “Dr. Eped saya percayakan untuk melakukan pembenahan sampai pembentukan manajamen yang baru,” kata Junaidi kepada bengkuluonline.com.

BUMD ditengarai memberikan paket pinjaman untuk penyertaan modal kepada pihak ketiga. Akan tetapi kesemua paket pinjaman tersebut mengalami kemacetan karena tidak ada satupun yang menyelesaikan cicilannya, hingga limit waktu tahun 2012 lalu. Bahkan diketahui, pihak ketiga yang dimaksud bukan hanya dari kalangan pengusaha, tapi juga ada oknum Anggota DPRD Kota Bengkulu. (cw2)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *