Mufran : Rapor Merah, Kadis PU Seluma Harus Dicopot

Oleh Tgl: September 13, 2013
Wabup Seluma Mufran Imron, SE

Saya sudah menjalankan tugas saya sebagai pendamping bupati guna memberikan saran yang baik untuk kemajuan Seluma, tapi segala keputusan ada di tangan bupati

Mufran Imron, SE

SELUMA – Kisruh keberadaan Kadis PU Seluma Dr. Ir. H. Herawansyah, M.Sc, MT terus menciptakan polemik internal birokrasi.
Setelah Anggota DPRD Seluma Dirhan Joyo menggelar aksi demonstrasi nyentrik seorang diri menuntut percepatan pembangunan infratsruktur, khususnya di Kecamatan Semidang Alas (SA) dan Semidang Alas Maras (SAM).

Kini giliran Wabup Seluma Mufran Imron, SE yang memberikan rapor merah terhadap kinerja Herawansyah. Pernyataan ini dilontarkan Mufran lantaran kecewa atas lambannya serta pekerjaan Kadis PU yang olehnya dikatakan tidak sesuai dengan peraturan berlaku. Terbukti, Kadis PU menggunakan jasa kepanitiaan dari PU Provinsi Bengkulu tanpa izin. “Panitia PU provinsi tidak pake izin, silahkan tanya kadis PU provinsi,” kata Mufran.

Selanjutnya Mufran mengklaim, proyek fisik sudah selesai di tender sebelum perencanaan diselesaikan. “4 Juli proses perencanaan baru ditandatangani dan baru selesai pada 18 September nanti. Lalu tender darimana, itu produk mana, masa perencanaan belum selesai tapi sudah tender,” ungkap Mufran.

Terkait polemik yang tengah berkembang saat ini, Mufran telah memberikan sumbangsih saran dan pendapat kepada Bupati Seluma H. Bundra Jaya, SH, MH. Untuk segera mencopot jabatan Herawansyah sebagai Kadis PU Seluma.

“Saya sudah menjalankan tugas saya sebagai pendamping bupati guna memberikan saran yang baik untuk kemajuan Seluma, tapi segala keputusan ada di tangan bupati,” sambungnya. Lantas, ketika disinggung apakah hal ini telah dikoordinasikan dengan Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat), Mufran justru menegaskan pernyataan bupati yang tidak membutuhkan Baperjakat.

“Soal proyek, ada isu pembagian fee saya tidak tahu-menahu, soal Baperjakat saya juga ga tahu karena kata bupati tidak perlu pakai Baperjakat. Tapi saya sudah memberikan saran dan pendapat, tapi tidak memaksa untuk diberhentikan, karena itu hak bupatin sedangkan saya hanya berjalan sebagai pembantu bupati,” tandas Mufran. (cw2)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *