Kaur Pemerintahan Lolos DCT, Ada Apa Dengan KPU?

Oleh Tgl: September 13, 2013
Logo-KPU

KPU dan Panwaslu sudah mengetahui ini dan saya tidak tahu mengapa belum ada tindakan terhadapnya. Padahal ada anggota KPU yang mengetahui jelas, karena masih bertetangga

Kades Sunda Kelapa, Karyo

TALANG EMPAT – Ada hal menarik seputar persoalan Kanedi caleg dari PDIP dapil 2 No Urut 7 yang masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu DPR, DPD dan DPRD 2014. Dimana, yang bersangkutan saat ini masih menjabat Kaur Pemerintahan di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng).

Selain itu, dia juga masih menikmati gajinya dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Benteng. Padahal sudah jelas, dalam aturannya tidak dibenarkan dan sebelum penetapan harusnya KPU Benteng mencoret Kanedi dari daftar. Namun yang terjadi malah Kanedi ditetapkan sebagai caleg yang dibuktikan dengan pengumuman DCT beberapa waktu lalu.

Menurut Kades Sunda Kelapa, Karyo, fakta tentang status Kanedi sudah sejak lama diketahui KPU dan Panwaslu Benteng. Meskepin demikian, KPU dan Panwaslu tidak mengambil tindakan terkait status Kanedi yang masih mendapat gaji dari ADD sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Sunda Kelapa.

“KPU dan Panwaslu sudah mengetahui ini dan saya tidak tahu mengapa belum ada tindakan terhadapnya. Padahal ada anggota KPU yang mengetahui jelas, karena masih bertetangga,” ujra Karyo.

Karyo sendiri merupakan Kades sekaligus anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Sunda Kelapa, yang secara langsung juga mengetahui jika Kanedi caleg dari PDI-P masih menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa.

“Saya mengetahuinya persis, karena dia merupakan perangkat di desa saya,” ungkap Karyo.

Terkait persoalan ini, harus ada tindak lanjut apakah akan diterapkan aturan yang benar atau masih perlu penyelidikan lebih lanjut dari KPU ataupun Panwaslu. Namun, jika ada anggota KPU yang mengetahui jelas persoalan ini, hal ini tentunya mengundang kecurigaan banyak pihak, ada apa tentunya sehingga bisa lolos dalam DCT.

Sebelumnya Camat Pondok Kelapa Sri Widodo S.Sos menegaskan, jika pihaknya telah mengedarkan surat edaran yang dikeluarkan Setkab Benteng mengenai PNS dan honorer digaji dengan APBD dan APBN harus mengundurkan diri.

“Surat edaran itu sudah kita sampaikan ke desa-desa,” ujar Sri Widodo.(btg)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *