Gubernur Minta Kabupaten/Kota Serahkan Urusan Amdal ke Provinsi

Oleh Tgl: September 30, 2013
Junaidi_Hamsyah_-_Gubernur_Bengkulu

Selama ini bupati/walikota mau mengamdalkan sendiri seluruh investasi yang masuk, tapi kalau bermasalah ujung-ujungnya lari ke provinsi

H. Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd.

BENGKULU – Dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan analisis dampak lingkungan (Amdal) di beberapa kabupaten, yang pada akhirnya permasalahan tersebut juga melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Sepertinya membuat geram Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd.

Amdal memang harusnya menjadi perhatian serius Pemprov ataupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Lantaran melalui Amdal lah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha  kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha.

Amdal dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik dan kultural. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang “Izin Lingkungan Hidup” yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal.

Untuk itu, Junaidi meminta urusan Amdal harus diintegrasikan ke Pemprov. Bertujuan guna memudahkan instansi terkait melakukan pemantauan.

“Selama ini bupati/walikota mau mengamdalkan sendiri seluruh investasi yang masuk, tapi kalau bermasalah ujung-ujungnya lari ke provinsi. Untuk itu harus diintegrasikan, untuk Amdal nginduk ke provinsi, agar bisa dipantau,” kata Junaidi Senin Siang (30/9). (cw2)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *