Tampilkan Iklan Kampanye, KPID Ancam Cabut Hak Penyiaran Iklan

Oleh Tgl: August 12, 2013

Oleh karena itu, kita ingin politik itu berjalan adil dan tidak serta merta lantaran banyak uang kemudiaan setiap hari diiklankan

Fajri Ansyori, SE

BENGKULU -Soal iklan kampanye bacaleg atau partai politik yang pernah dihimbau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu untuk tidak tayangkan, kali ini himbauan susulan kembali dilontarkan untuk lembaga penyiaran publik yang menayangkan.

Beda dengan himbauan sebelumnya, kali ini KPID menyertai ancaman akan mencabut hak penyiaran iklan bagi lembaga penyiaran yang masih membandel menyiarkan iklan kampanye. Ketua KPID Provinsi Bengkulu Fajri Ansyori, SE mengatakan bahwa tindakan tegas tersebut merupakan bentuk pengawalan dari KPID Provinsi Bengkulu untuk menciptakan proses demokrasi yang baik dan benar serta adil.

“Sikap ini juga merupakan terusan dari rujukan peraturan KPU nomor 1 tahun 2013, selain tentunya agar proses demokrasi berjalan dengan benar,” katanya.

Kepada awak media Fajri mengatakan tindakan persuasif ini diambil untuk menciptakan iklim politik yang damai dan apabila dibiarkan semena-mena dalam penyiaran periklanan kampanye, maka sudah jelas mereka yang memiliki modalah yang akan diuntungkan secara politis.

“Oleh karena itu, kita ingin politik itu berjalan adil dan tidak serta merta lantaran banyak uang kemudiaan setiap hari diiklankan,” lanjutnya.

Bagi lembaga penyiaran yang tetap membandel, katanya, maka pihaknya tidak akan segan-segan untuk menindaknya. “Lembaga penyiarannya akan kami bredel hak iklannya agar tidak mimiliki kewenangan lagi untuk menyiarkan iklan kampanye bahkan saat masa kampanye nantinya,” ujarnya.

Dirinya mengatakan bahwa untuk iklan KPID memberikan waktunya yakni pada masa kampanye dan pada dasarnya sudah ditentukan selama 21 hari menjelang pemilihan nantinya. “Oleh karena itu, diluar masa kampanye tersebut tidak boleh sama sekali calon legislatif atau parti tertentu mengiklankan dengan indikasi minta dipilih bahkan sekedar tanda coblos sekalipun,” tutupnya.

Sebelumnya, Susi Soraya yang merupakan komisioner KPID pernah menyampaikan bahwa dalam publikasi media untuk bacaleg dan partai politik akan dibedakan menjadi  pemberitaan pemilu dan kampanye, menurutnya KPID akan terus melakukan pengawasan meski dalam pemberitaan partai sendiri atau bahasa lainnya berita yang menunggangi bacaleg/partai politik tertentu.

“Kalau modusnya pemberitaan tetap harus diawasi karena kadang-kadang ada maksud terselubung didalamnya, apalagi kalau televisi itu dimiliki olah orang partai, jadi untuk itu masyarakat harus cerdas melihatnya, intinya tidak boleh booking time dan masalah kampanye kita ada aturannya 10 shot dalam 30 detik,” Kata Susi.(Cy*)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *