Soal Baliho Nasdem, Dedi : Bawaslu Jangan Pilah-Pilih

Oleh Tgl: August 29, 2013
Partai Nasdem

Yang saya pertanyakan kenapa hanya partai nasdem yang di ributkan, terdapat juga partai lain yang sempat memasang baliho

Dedi Ermanysah

BENGKULU – Jika selama ini hanya dari Bawaslu yang panas soal pelanggaran pemasangan baliho foto Ketua Umum partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh dan Sekjen Rio Capella kali ini dari Partai Nasdem angkat bicara.

Atribut yang terpasang di Simpang Empat Padang Harapan, Kota Bengkulu ini ditanggapi serius oleh Ketua Dewan Perwakilan wilayah (DPW) Nasdem Demokrat Dedi Ermanysah menurutnya tindakan Bawaslu ini tidak tidak merata dan berlaku hanya pada partainya.

“Yang saya pertanyakan kenapa hanya partai nasdem yang di ributkan, terdapat juga partai lain yang sempat memasang baliho seperti pada saat hari menyambut puasa dan hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriyah,” Ungkapnya Kamis (29/8) siang kepada jurnalis.

Selain menyesalkan itu, kader yang  juga turut mencaleg ditahun 2014 mendatang ini meminta pihak Bawaslu untuk memperhatikan undang-Undang pemilu tentang pemasangan Baliho karena Menurut Dedi, berdasarkan undang undang KPU setelah partai bersangkutan sudah di nyatakan lolos verifikasi maka sudah di perbolehkan untuk memasang alat peraga Kempanye berupa baliho dan sepanduk lainnya.

“Untuk semua panwaslu terlebih Bawaslu, sebaiknya baca lagi undang-undang Pemilu, Karena kami sudah lolos, maka kita memasang alat peraga tersebut ,” ucapnya.

Lebih parahnya, Dedi menjelaskan belum mendapat surat atau informasi dari KPU perkara baliho ini,”Kalau misalnya melanggar langusg saja kirim surat kepada kami supaya kami tahu,” Jelasnya.

Ditempat yang berbeda, juru bicara KPU Provinsi Zainan Sagiman mengatakan pihaknya sampai saat ini memang belum menentukan pemasangan baliho tersebut termasuk pelanggaran atau tidak. Pasalnya, sampai saat ini KPU masih melayangkan surat panggilan kepada pihak ketiga.

“Surat panggilan pertama sudah dilayangkan selasa lalu, surat panggilan kedua kita layangkanhari ini,” kata Zainan.

Dalam menangani masalah ini, katanya KPU mengupayakan tindakan persuasif dengan mengetengahkan azas peradilan. Meskipun dalam peraturan gubernur (Pergub) pemasangan baliho tidak diperbolehkan dibadan jalan, meganggu lali lintas dan keselamatan pengguna jalan.

“Sebab itulah supaya tidak berkembang lebih jauh selanjutnya masalah ini akan dikorodinsikan ke Bawaslu dan pemerintah daerah karena menyangkut pemasukan bagi daerah (PAD),” Kata Zainan Mengakhiri.





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *