Dimentahkan MK, Dewan Provinsi Nilai KPU Semena-mena

Oleh Tgl: August 3, 2013

Menangapi kebijakan KPU berupa PKPU no 8 tahun 2013 tentang pengunduran diri bagi caleg yang pindah partai karena partainya tidak lolos verifikasi, kalau saya tidak menyalahkan KPU Provinsi tapi KPU pusat jangan sewenang-wenang jadi semua kebijakan harus diteliti dan dicermati supaya jangan seperti ini kan memalukan diri sendiri

Hj. Rosnaini Abdin

BENGKULU -Pasca Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan ribuan anggota DPR,DPRD yang pindah partai karena maju lagi sebagai caleg dengan demikian, seluruh caleg yang pindah partai tidak harus mundur dari kedudukannya sebagai anggota dewan jika partai politik pengusungnya tidak mengusulkan yang bersangkutan untuk diganti dari dewan (Pergantian Antar Waktu).

Anggota DPR Provinsi Bengkulu Rosnaini Abidin misalnya merasa tenang karena masih bisa menyuarakan suara rakyat namun dirinya sangat menyayangkan tindakan KPU yang dinilai kurang dipikirkan.

“Menangapi kebijakan KPU berupa PKPU no 8 tahun 2013 tentang pengunduran diri bagi caleg yang pindah partai karena partainya tidak lolos verifikasi, kalau saya tidak menyalahkan KPU Provinsi tapi KPU pusat jangan sewenang-wenang  jadi semua kebijakan harus diteliti dan dicermati supaya jangan seperti ini kan memalukan diri sendiri,” ujar Rosnaini Abdin

Ia menjelaksan  siap berhenti kalau memang diharuskan dengan gamblangnya KPU memutuskan jika tidak memundurkan diri tanggal 1 Agustus maka akan dicoret. Dan karena ia masih inggin maju sebagai caleg dari partai Nasdem.

” Jadi saya masukan dana tanggal 28 Juli, saya tidak tahu DPW tanggal berapa memasukannya ke sekwan, gugatan MK dikabulkan dan kami tidak terpikir lagi untuk mundur sebab kami yakin yang kuasa punya keadilan, dan sebenarnya di Bengkulu kami tidak berusaha,” katanya yang sebelumnya sebagai kader PNBKI.

Hal senada juga disampaikan oleh politisi PPRN Parida,S,Sos sangat mengapreasi dan bersyukur atas keputusan MK yang mengabulkan gugatan anggota dewan.

“Kita terima kasih banyak kepada Mahkamah Konstitusi dan dewan yang lain mengajukan gugatan sebagai perwakilan kami,
Inilah asas keadilan dan selama ini peraturan KPU melanggar hak konstitusi DPRD. Kalau ada yang pengantinya MK mengeluarkan keputusan kalau ada calon yang memundurkan diri, tapi di partai saya tidak menyuruh saya mundur,” katanya.(Cy*)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *