Belanja Daerah Bertambah Rp 154 Milyar untuk APBD-P 2013

Oleh Tgl: August 21, 2013
10

Angka ini merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, pada saat melaporkan antara lain pada terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 31,1 miliar dan belanja langsung sebesar Rp 122,9 miliar

Herry Alvian

BENGKULU – DPRD Provinsi Bengkulu menyetujui dan mengesahkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) untuk tahun 2013 belanja daerah bertambah sebesar Rp 154 miliaran.

Rapat paripurna yang dihadiri langsung oleh Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah, SAg MPd selaku pihak eksekutif diungkapkan Herry Alvian anggota Badan Anggaran Provinsi Bengkulu dari 154 miliar itu akan diplotkan untuk belanja langusng dan tidak langsung.

“Angka ini merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, pada saat  melaporkan antara lain pada terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 31,1 miliar dan belanja langsung sebesar Rp 122,9 miliar,” Ungkapnya.

Rapat Paripurna dalam Pengesahan anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2013 ini langusng dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi H Kurnia Utama, SSos, didampingi Wakil Ketua I Elmi Supiati,  Wakil Ketua II H Ahmad Zarkasi SP, dan Wakil Ketua III Parial SH.

Ditambahkan Herry dalam laporannya bahwa penambahan belanja tersebut nantinya akan dibagi kembali untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 31,1 miliar terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten dam kota dan pemerintahan desa.

Kemudian belanja langsung sebesar Rp 122,9 miliar ditempatkan pada SKPD-SKPD antara lain, Dinas Pendidikan sebesar Rp 1,7 miliar, Dinas Kesehatan Rp 3,1 miliar, RSUD M Yunus bertambah Rp 16,2 miliar, RSJKO Soeprapto bertambah sebesar Rp 1,6 miliar. Dinas Pekerjaan Umum bertambah sebesar Rp 36, 6 miliar, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi bertambah Rp 5,6 miliar. Badan Lingkungan Hidup bertambah sebesar Rp 989 juta, Dinas Kesejahteraan Sosial bertambah Rp 439 juta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertambah Rp 947 juta, dan SKPD lainnya rata-rata mengalami penambahan.(Cy*)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *