Banyak Kebutuhan, KPID Ajukan Rp 900 Juta Dalam RAPBDP

Oleh Tgl: August 13, 2013
kpid bengkulu

Rakerda ini penting bagi KPID yang notabene sebagai jembatan bagi 3 kepentingan, yaitu kepentingan masyarakat, pemerintah dan lembaga penyiaran

Fajri Ansyori, SE

BENGKULU  – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) mengajukan anggaran sebesar Rp. 900 juta dalam Rancangan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD) Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Ketua KPID Provinsi Bengkulu Fajri Ansyori, SE mengatakan selama ini dana yang dianggarkan untuk KPID kecil padahal KPID punya jam terbang yang padat untuk mensosialisikan fungsi dan peranan media penyiaran serta lembaganya yang selama ini masih tabuh bagi masyarakat Bengkulu, karenanya Penambahan itu berdasarkan analisa kebutuhan yang akan dilaksanakan serta jika berdasarkan bandingan dengan ketersediaan anggaran tahun lalu yang dianggap belum mencukupi.

Fajri menyampaikan alokasi tersebut diperuntukan bagi 3 item kegitan KPID Bengkulu hingga yang dianggap mendesak untuk segera direalisasikan. “Yaitu rakerda KPID, Work Shop dan diseminasi perizinan penyiaran di 3 kabupaten,” kata Fajri dalam rapat mitra kerjabersama dengan DPRD Provinsi Bengkulu Senin (8/12).

Untuk Rakerda atau Rapat Kerja Daerah KPID Bengkulu, direncanakan akan dilakukan sebanyak 6 kali. “Rakerda ini penting bagi KPID yang notabene sebagai jembatan bagi 3 kepentingan, yaitu kepentingan masyarakat, pemerintah dan lembaga penyiaran,” ujarnya. Dengan rakerda katanya, segala kebijakan penyiaran publik akan dilahirkan untuk mengawal siaran yang mendidik dan bernilai positif bagi masyarakat.

Selanjutnya, KPID juga akan mengadakan work shop dua kali yang akan mengajak wartawan, kameramen dan pelaku penyiaran. “Tujuannya untuk menyamakan persepsi mengenai aturan-aturan dasar dari lembaga penyiaran agar tidak mengartikan kebebasan pers secara kebablasan,” lanjutnya. Yang kemudian tidak kalah pentingnya, katanya, adalah diseminasi perizinan penyiaran.

“Diseminasi dilakukan sebanyak 2 kali yang betujuan untuk menyebarluaskan pentingnya dan cara mengurus proses perizinan penyiaraan. Karena selama ini, banyak radio-radio amatir yang sama sekali tidak memiliki izin, padahal harusnya seluruhnya dibawah supervisi kominfo masing-masing Kabupaten/Kota,” Ungkap mantan aktivis GMNI ini.(Cy*)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *