Terindikasi Korupsi, Gubernur Dilaporkan Ke Polda

Oleh Tgl: July 18, 2013

Terkait dugaan korupsi penerbitan SK pembayaran honor tim pembina RSUD M Yunus, kita laporkan Gubernur Junaidi Hamsyah

Melyansori

BENGKULU,(Bengkulu Online) –   Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah dilaporkan oleh Aktivis Pusat Kajian Antikorupsi  (Puskaki) Bengkulu,  Kamis (18/7) terkait kasus dugaan korupsi  penerbitan Surat Keputusan  pembayaran honor tim pembina RSUD M Yunus, Bengkulu.

“Terkait dugaan korupsi  penerbitan SK pembayaran honor tim pembina RSUD M Yunus, kita laporkan Gubernur Junaidi Hamsyah,” Ungkap Koordinator Puskaki Bengkulu Melyansori di Markas Polda Bengkulu.

Adapun laporan dugaan korupsi itu sudah diterima Direktur  Reserse dan Kriminal Khusus Kombes Pol Mahendra Jaya,  dan pihak kepolisian akan siap menindaklanjuti laporan itu dengan melihat bukti yang ada dan saksi yang dikumpulkan, saat ini Polda Bengkulu sudah menetapkan dua orang menjadi tersangka soal kasus korupsi RSMY  yang merugikan keuangan daerah dan negara untuk membayar honor tim pembina  yang diperkirakan mencapai Rp5,6 miliar tersebut.

“Berdasarkan data Polda bahwasanya Polda Bengkulu telah menetapkan dua orang mantan Dirut RSUD M Yunus dan seorang staf bidang keuangan sebagai tersangka,”Tegasnya.

“Kepolisian tetap mengusut kasus itu dimana saat ini  selain menetapkan tiga orang tersangka, sejumlah saksi juga telah  diperiksa, dan Kalau ada cukup bukti tentu akan ditingkatkan jadi tersangka, kita akan usut berdasarkan bukti yang ada,” Ungkapnya lagi.

Sementara itu, terkait laporannya terhadap Gubernur, Puskaki Bengkulu mengungkapkan bahwasanya gubernur memberikan persetujuan dan tandatangan terhadap SK nomor 17 tahun 2011  tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus dan penanda tanganan pada kwitansi bukti  penerimaan honor dimana Gubernur merupakan salah satu tim pembina. sehingga dengan keluarnya SK gubernur tersebut diduga telah  merugikan keuangan daerah dan negara untuk membayar honor tim pembina  yang diperkirakan mencapai Rp5,6 miliar.

“SK nomor 17 tahun 2011  tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M Yunus tersebut bertentangan dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman  Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) karena Dalam Peraturan Menteri itu tidak menyebutkan adanya tim pembina  dan honor tim pembina bagi RSUD yang sudah berstatus BLUD,”Ungkapnya.

Puskaki berharap dan meminta Polda memeriksa dan menetapkan Junaidi Hamsyah  sebagai tersangka, karena beliau yang menandatangani SK yang melanggar UU nomor 31  tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, yakni melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 dan pasal 4.(Cy*)


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:



Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *