Puskaki : Polda Tidak Serius Tanggani Kasus RSMY

Oleh Tgl: July 28, 2013
romidi,

Jadi dari pemberitaan yang ada itu kita menilai Polda tidak serius menanggani kasus itu

Romidi Karnawan

BENGKULU – Aktivis Pusat Kajian Antikorupsi (Puskaki) Bengkulu, menilai Polda Bengkulu tidak serius menangani laporan mereka terkait kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keputusan (SK) pembayaran honor tim pembina RSUD M. Yunus.

Hal ini diungkapkan oleh Rommidi Karnawan selaku Kordinator Divisi Analisis dan Advokasi Puskaki Bengkulu, Minggu (28/7) pukul 16.35 wib menurutnya laporan mereka pada 18 Juli yang lalu sampai hari ini belum ada perkembangannya.

“Jadi dari pemberitaan yang ada itu kita menilai Polda tidak serius menanggani kasus itu,” Ungkap Romidi yang dihubungi via telepon ini.

Selain tidak serius, Aktivis Kammi ini juga menilai tidak terlihat ada niat baik dari Polda Bengkulu untuk mengusut kasus laporan tersebut, menurutnya sejak dari awal laporan tersebut dilayangkan sudah menuai kecurigaan dari pihak puskaki pasalnya mereka ditarik ulur untuk bisa menyampaikan laporan yang merugikan keuangan daerah dan negara yang diperkirakan mencapai Rp5,6 miliar tersebut.

“Pertama memang kita tidak diberikan kartu register, kita tidak teregister kamarin itu. dari awal kita kan inginnya baik-baik, kita siap di perbal, tapi dari awal kita melapor ke Polda itu orang Polda itu tidak berani, bahkan kita di tarik ulur, kita datang mereka bilang langsung ke Reskrim ambil kartu pengantar, tiba-tiba kita ke reskrim ketemu dengan Mahedra Jaya dan tidak teregister,” Katanya dengan nada yang tinggi.

Padahal, Kata Romidi laporannya mereka formal dan mereka siap untuk BAP, dijelaskannya lagi berdasaarkan pemberitaan di media elektronik dan cetak akhir-akhir ini, Polda nampaknya tidak serius dengan berbagai alasan yang dilontarkan Polda melalui Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Kombes Pol Mahendra Jaya bahwa Gubernur tidak bersalah karena SK itu dikeluarkan setelah adanya pembagian.

“Ada banyak sekali alasan tapi yang jadi masalah ini jika Polda mengatakan gubernur tidak bersalah, tapi yang jadi logika Junaidi bisa dibebaskan, berarti saya bukan menuntut dua orang mantan Dirut RSUD M Yunus dan seorang staf bidang keuangan sebagai tersangka itu dibebaskan, tapi dia harus bebas juga karena dia hanya menjalankan SK nya saja kan,” tambahnya.

Logikanya, tambah Romidi “Apa motivasi mereka membagikan dana itu kalau tidak ada SKnya, dan maka menjadi kasihan jika pelaku SK itu terbelit hukum sementara pembuat SK itu tidak ditersangka kan,” Demikian Romidi Karnawan.(Cy*)


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:



Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *