Prof. Juanda : SE Mendagri Berkaitan Tupoksi KPU

Oleh Tgl: July 13, 2013

Meskipun Surat ederan tersebut bukan ditujukan untuk KPU namun SE itu berkaitan erat dengan Tupoksi KPU, KPU juga berkwajiban untuk memperhatikan itu

Prof. Dr. Juanda, SH., MH.

BENGKULU, (Bengkulu Online) – Guru besar Hukum tatanegara Universitas Bengkulu Prof. Dr. Juanda, SH., MH. mengungkapkan, Sabtu (13/7) bahwa Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 161/3294/Sj tertanggal 24 Juni 2013, yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi atau Tupoksi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Meskipun Surat ederan tersebut bukan ditujukan untuk KPU namun SE itu berkaitan erat dengan Tupoksi KPU, KPU juga berkwajiban untuk memperhatikan itu,”ungkpnya via telepon pukul 13.02 wib.

Menurut Prof. Juanda kaitan KPU dengan SE tersebut adalah pada saat penyeleksian anggota dewan.

“Tetap berkaitan dalam konteks KPU menyeleksi Caleg, meskipun SE itu tidak ditunjukkan langsung untuk KPU, karena itu menyentuh langsung dengan tugas KPU, jadi tetap ada kaitannya,”tukasnya.

Juanda Mengingatkan bahwa sesuatu yang berasal dari pusat apalagi yang berkaitan dengan kepemiluan tidak bias dipungkiri selalu ada kaitannya karena itu KPU berkewajiban memperhatikan surat itu.

“Negara kita ini tidak boleh dipisah-pisah karena sekarang sudah integral, KPU itu kan termasuk pemerintah, kalau kita lihat pemerintah itu ada presiden sebagai kepala Negara yang dibantu oleh Menteri, dan keputusan Menteri sama halnya dengan kepala negara yang diberuntukkan untuk umum, karena KPU dibawah pemerintah sudah sepatutnya turut memperhatikan itu,” Katanya kepada jurnalis JB.

Ditambahkan Prof. Juanda bahwa Surat ederan tersebut ditujukan kepada kepala daerah dan pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota agar menjadi petunjuk atau teknis yang diberikan Mendagri sebagai langkah yang harus disikapi bagi mereka (Anggota Dewan Pindah parpol-red) yang bandel dan belum mau mengundurkan diri untuk segera mengundurkan diri dan memlakukan PAW atau pergantian antar waktu.

“Surat edaran tersebut adalah suatu petunjuk atau teknis yang diberikan Mendagri agar mereka yang pindah parpol diingatkan untuk mengundurkan diri,”Ujarnya.

Pernyataan ini jelas kontra dengan apa yang disampaikan oleh Juru Bicara komisioner KPU Provinsi Bengkulu, Zainan sagiman yang mengatakan bahwa SE tersebut bukanlah ranah KPU karena ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota di Bengkulu.

“Sebenarnya Surat ederan tersebut bukan urusan KPU, bagi KPU itu peraturan KPU yang di pakai,”Ungkapnya saat diwawancarai kemarin, Jum’at (12/7) di kantor KPU Provinsi Bengkulu.(Cy*)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *