Pengamat : Lebaran, PNS Boleh Terima Hadiah Parcel

Oleh Tgl: July 28, 2013
parcel

tidak semua PNS itu punya uang atau siap berlebaran, bukan saya meremehkan PNS gol.2 atau gol.3 yang tidak punya jabatan apapun masih serba kekurangan kan jadi saya pikir boleh,ya azaz ketidak adilan itu perlu dikaitkan dengan orang-orang kecil tapi dengan catatan

Prof. Juanda

BENGKULU – Jelang lebaran sudah menjadi kebiasan masyarakat Indonesia memberi hadiah baik berupa parcel dan hadiah lainnya, dan tiap tahunnya perbincangan seputar boleh tidaknya pejabat penyelenggara negara menerima parsel terus bergulir.

Soal himbauan dan larangaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada masyarakat untuk Tidak memberikan bingkisan/pemberian lainnya kepada pegawai negeri dinilai oleh Pengamat Hukum dan Tata Negara Prof. Juanda sebagai langkah antisipasi terjadi korupsi.

“itukan suatu langkah antisipasi untuk menutup kemungkinan teradinya tindak pidana korupsi di kalangan PNS atau perbuatan yang mengarah kepada yang dapat mempengaruhi jabatannya dalam rangka menguntungkan seseorang yang akhirnya merugikan Negara,” Ungkapnya, Minggu (28/7) sore.

Biasanya kan, kata guru besar Hukum dan tatanegara Unib ini, memang budaya kita di Indonesia ini memberikan sesuatu sebelum lebaran itu sudah terbiasa dari sejak dulu, menurutnya kalau itu murni sebagai satu perbuatan yang iklas dan tulus tidak ada kaitan dengan motif-motif tertentu ynag berkaitan dengan jabatan seseorang, sebenarnya menjadi perbuatan terpuji dan bagus, Namun ditambahkannya di Indonesia ini kalau memberi sedikit sekali yang murni tanpa pamrih dan tanpa ada kaitan dengan kedudukan dan jabatan seseorang artinya selalu orang itu memberi pasti ada keterkaitan dengan jabatan seseorang.

Soal setuju atau tidak katanya tergantung jabatan dan pengaruhnya disamping memang budaya itu bagus kalau tidak ada motivasi-motivasi yang berkaitan dengan jabatan seseorang, jika ada pengaruh maka sudah selayaknya untuk dilarang.

“Nah saya kira tidak bias juga secara merata kita melarang karena menurut saya dilarang itu adalah bagi orang-orang yang punya motivasi dan hubungan-hubungan fungsional untuk menguntungkan diri dia mempengaruhi jabatan seseorang, saya kira yang itu perlu dilarang,” Tambahnya.

Prof Juanda menjelaskan Kalau seorang PNS yang yang golongan rendah seperti golongan dua, tidak punya jabatan apapun menurutnya masih bisa dan layak menerima pemberian itu karena tidak ada pengaruhnya dengan jabatan apapun.

“Kita melihat tidak semua PNS itu punya uang atau siap berlebaran, bukan saya meremehkan PNS gol.2 atau gol.3 yang tidak punya jabatan apapun masih serba kekurangan kan jadi saya pikir boleh,ya azaz ketidak adilan itu perlu dikaitkan dengan orang-orang kecil tapi dengan catatan orang kecil yang dimaskud tidak berkaitan dengan keputusan,” Demikian Prof. Juanda.(Cy*)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *