Mudik Dilarang Gunakan Mobil Dinas

Oleh Tgl: July 23, 2013
mobil-dinas

itu adalah kendaraan milik negara, bukan untuk kepentingan pribadi, seperti untuk mudik lebaran

H. Helmi Hasan, SE

BENGKULU – Jelang peringatan hari raya Idul Fitri 1434 Hijriah, Pemerintah Kota Bengkulu melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik hari raya oleh pegawai negeri sipilnya.

Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan di Bengkulu, Selasa (23/7) mengungkapkan kendaraan dinas merupakan aset daerah yang digunakan untuk alat transportasi penunjang aktivitas kedinasan.

“Tidak ada yang boleh memakai kendaraan dinas, karena kendaraan itu harus sesuai dengan peruntukannya,” katanya.

Menurutnya penggunaan mobil dinas hanya boleh digunakan sesuai peruntukkannya oleh karena itu baik kepala dinas maupun pejabat kota lainnya tidak diizinkan memakai kendaraan dinas untuk keperluan mudik lebaran.

“Saya sudah tekankan kepada para pimpinan SKPD agar mereka dan bawahannya, jangan menggunakan mobil dinas pada saat mudik nanti. Karena memang bukan haknya, itu adalah kendaraan milik negara, bukan untuk kepentingan pribadi, seperti untuk mudik lebaran,” Ungkapnya.

Selain milik negara, larangan ini untuk mematuhi aturan penggunaan mobil dinas, kata dia, pelarangan penggunaan juga untuk meminimalisir pandangan buruk yang tercipta di masyarakat.

“Kita juga mencoba agar tidak tercipta gambaran buruk terhadap pemerintah kota, jangan sampai kita melukai perasaan mereka. Jangan sampai mereka bicara, itu dari duit rakyat kok dijadikan untuk kendaraan pribadi, ” Tegasnya

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berbunyi pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Sebagai aset negara/daerah, maka segala biaya pemeliharaan dan perawatan mobil dinas yang bersangkutan tentunya akan dibebankan kepada negara. Jadi sangat tidak adil ketika negara harus mengeluarkan biaya pemeliharaan dan perawatan akibat penggunaan aset secara pribadi di luar fungsi jabatan dan kedinasan seperti mudik. Tetapi kembali lagi, peraturan tinggallah peraturan tergantung persepsi pimpinan daerah dalam memahami penggunaan mobil dinas, karena itu Menurut dia, pegawai Pemerintah Kota Bengkulu yang tetap membawa mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran akan dikenai sanksi.

“Nanti kita akan tegur pegawai yang tetap menggunakan mobil dinas, agar ke depannya mereka lebih taat aturan, dan untuk pengawasan penggunaan mobil dinas akan diserahkan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait,”Demikian Helmi Hasan. (Cy*)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *