Mendagri : BLSM Tidak Bisa Ditolak

Oleh Tgl: July 4, 2013
index

BLSM itu diatur udang-undang, tidak boleh tidak ikut, ini adaalaah sistem, kalau alasannya seperti itu kan bisa kita atur, kita atasi bersama

Gamawan fauzi

BENGKULU,JB- Setelah mendengar penolakan bantuan penyesuian harga bahan bakar minyak (BLSM) yang ditolak oleh kepala daerah Kabupaten Muko-Muko, Menteri dalam Negeri Gamawan fauzi menegaskan bahwa BLSM tidak bisa ditolak.

Pernyataan ini didasarkan Mendagri dengan landasan undang-undang, menurut Gamawan jika suatu daerah melalui kepala daerahnya menolak BLSM sama artinya secara langsung terang-terangan melanggar undang-undang tentang APBN. Gamawan menambahkan untuk 15juta jiwa, BLSM membutuhkan dana senilai 16 triliun yang telah diatur oelh Undang-undang tentang APBN.

“BLSM itu diatur dalam Undang-undang APBN,”Ujarnya, Kamis (4/7).

dipaparkan Mendagri sebagai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah memliki otonomi daerah sudah seharusnya kepala daerah harus taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi pemerintah pusat sudah mensosialisasikan 4 pilar yakni NKRI, Pancasila, bhineka tunggal Ika, dan UUD 1945.

“Kita berotonomi dalam negara kesatuan Republik Indonesia, sudah disosialisasikan bahwa 4 pilar adalah harga mati, salah satu 4 pilar itu adalah negara kesatuan RI, jadi kita berotonomi di dalam negara kesatuan RI, bukan negara federal, jadi otonomi yang kita selenggarakan adalah Spirit negara kesatuan ini, saya ingatkan bahwa kepala daerah harus taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,”pungkasnya.

Mendagri mengingatkan sebuah otonom dibentuk dari pusat, Provinsi kemudian membentuk kabupaten atau kota, jadi dari atas kebawah bukan dari bawah ke atas, selain itu Mendagri memaparkan untuk diketahui kepala daerah bahwa suatu wilayah adalah sebuah sistem dari subsistem-subsitemnya negara kesatuan RI sebab itu diatur dalam pasal 32 undang-Undang dan diingatkan pada saat dikukuhakan utnuk tidak dilanggar.

“Jadi provinsi ini dibentuk oleh dari atas kebawah bukan dari bawah ke atas, ini penting untuk kita sadari karena ada saja yang menagatakan bahwa kami tidak setuju dengan Undang-Undang, itu sumpah kepala daerah bahkan pasal 32 UU apalagi kebanyakan sebab berhenti kepala daerah adalah melanggar sumpah janji,”Pungkasnya.

mengenai BLSM yang ditolak oleh Bupati kab. Muko-Muko dengan alasan membuat masyarakat malas dan banyak data yang keliru, hal itu bukan lah persoalan karena bisa diatur dan kondisikan, jangan sampai tersurat hanya ingin program yang gampang saja, untuk program yang sulit tidak mau diambil dan dikembalikan ke pusat.

“BLSM itu diatur udang-undang, tidak boleh tidak ikut, ini adaalaah sistem, kalau alasannya seperti itu kan bisa kita atur, kita atasi bersama,”Ungkapnya.

Mendagri menambahkan penolakan itu hanya membuat kesengsaraan masyarakat karena merugikan wilayah itu sendiri apalagi tidak hanya BLSM, Beras Miskin (raskin) juga ditolak oleh Bupati Icwan Yunus yang belum tentu masyarakatnya ikut menolak.(Cy*)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *