Forum Kades Benteng Sesalkan Pendataan BPS Tidak Akurat

Oleh Tgl: July 25, 2013
bb

Data kembali seluruh masyarakat yang berhak menerima BLSM di desa masing-masing kita usahakan untuk mengusulkannya kepada dinas propinsi untuk di sampaikan kepada Menteri Sosial di Jakarta

Drs. Darmawan Yakoeb MH

Bengkulu Tengah – Farum Kepala Desa Se- Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) menyesali akan pendataan Badan Pusat Statistik yang tidak akurat, sehingga masyarakat miskin di kabupaten Bengkulu Tengah tidak mendapatkan bantuan secara maksimal.

Dalam rapat evaluasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang lakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah kemarin kamis (25/7/12) bertempat di ruang rapat Bupati dengan agenda evaluasi penyaluran BLSM di kabupaten Benteng forum kades menyesali data yang di gunakan dalam pembagian BLSM tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di wilayah tersebut, karena ada beberapa desa yang tidak tersentuhkan oleh bantuaan tersebut.

“ Kita sebenarnya menyesali data yang di gunakan oleh pemerintah adalah data BPS karena data tersebut tidak valid contoh desa pondok kubang datanya kok bisa eror senjutnya desa Pagar jati dan Bang Haji satupun tidak ada warganya yang menerima BLS, apakah masyarakat di kaki gunung bungkuk semuanya sudah kaya saya rasa itu salah” ungkap kades Padang Jati

Nampak hadir dalam rapat yang pimpin langsung oleh sekda Benteng Drs. Darmawan Yakoeb MH, Perwakilan Dinas sosial propinsi Bengkulu Marnyoto Kepala dinas Kabupaten bengkulu Tengah Mizuar. Sekretaris Daerah Bengkulu Tengah menangapi masalah yang terjadi tentang data tersebut meminta kepada kepala desa untuk melakukan pendataan ulang masyarakat yang ada di desanya masing.

“Data kembali seluruh masyarakat yang berhak menerima BLSM di desa masing-masing kita usahakan untuk mengusulkannya kepada dinas propinsi untuk di sampaikan kepada Menteri Sosial di Jakarta” Ungkap Sekda.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Benteng saat di temu jurnalis setelah selesai acara tersebut mengatakan “Bahwa rapat tersebut di lakukan guna mengevaluasi dari penyaluran BLSM yang telah di lakukan, selanjutnya kita minta kepada camat untuk mengumpulkan kades-kades guna memusyawarahkan bagaimana solusi kedepannya” Terang Mizuar

Sementara itu, Nurul Hasanuddin, M.Stat selaku kepala bidang Statitistik Distribusi mengungkapkan bahwa data yang dipakai dalam penyaluran kompensasi kebijakan pemerintah atas naiknya harga bahan bakar itu merupakan data tahun 2011, karena data yang dipakai sudah lama menurutnya kemungkinan-kemungkinan untuk tidak akuratnya besar.

“Iyalah, data itu kan data tahun 2011 bayangkan selisihnya itu ada 2 tahun dari tahun 2011 ke 2013, masyarakat mungkin ada kemajuan yang awalnya miskin atau sebaliknya kan kita tidak tahu orang data yang dipakai data lama,” Ungkapnya kepada jurnalis beberapa waktu lalu.(CW7).





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *