Anggota DPRD Kutu Loncat Belum Mengundurkan Diri

Oleh Tgl: July 13, 2013
dprd

Sampai hari ini kami belum menerima anggota DPRD yang pindah partai yang mengundurkan diri dari kursi DPRD

Eko sugianto, SP, M.Si

BENGKULU, (Bengkulu Online) – Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dari Mendagri, anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari partai politik (parpol) lain pada Pemilu 2014 harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD.

Anggota KPU Provinsi Bengkulu dari Divisi SDM, Eko sugianto, SP, M.Si kepada jurnlis di secretariat KPU Provinsi Bengkulu mengungkapkan sampai hari ini, Jum’at (12/7) Anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang pindah partai sampai saat ini belum juga mengundurkan diri dari DPRD.

“Sampai hari ini kami belum menerima anggota DPRD yang pindah partai yang mengundurkan diri dari kursi DPRD,” ujarnya.

Padahal dalam persyaratan yang ada anggota DPRD yang pindah partai wajib untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya dari DPRD, kalaupun belum ada surat pengunduran dirinya surat keterangan dari bagian Sekwannya yang menjelaskan jika anggota Partai yang bersangkutan surat pengunduran dirinya sedang dalam proses.

Apalagi Sikap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah tertuang dalam surat edaran (SE) Nomor 161/3294/Sj tertanggal 24 Juni 2013 yang dikirimkan kepada seluruh gubernur, pimpinan DPRD provinsi, pimpinan DPR Aceh, pimpinan DPR Papua, pimpinan DPR Papua Barat, pimpinan DPRD kabupaten/kota, pimpinan DPRK, dan para bupati/walikota.

“Kita belum menerimanya karena masih di bagian pemerintahan pemdaprov, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa sampai ke pada kami dan bisa segera disampaikan kepada partai politik yang anggotanya ada yang pindah partai,” jelasnya.

Dijelaskan Eko memang benar sudah ada Surat Edaran (SE) dari menteri dalam negeri, mengenai anggota DPRD yang pindah partai belum juga mengundurkan diri. Sesuai dengan amanat dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2010 ditegaskan bahwa, masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji (pelantikan) anggota DPRD dan baru berkahir saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji (dilantik).

“Dengan demikian surat Kemendagri tersebut jelas didalam penjelasan yakni disebutkan bahwa dalam poin kelima ditegaskan apabila pimpinan partai politik yang bersangkutan enggan untuk mengusulkan pemberhentian antarwaktu,
maka pimpinan DPRD menyurati pimpinan partai politik yang bersangkutan untuk segera diusulkan pemberhentian antarwaktu. Akan tetapi apabila dalam tempo 14 hari pimpinan partai politik yang bersangkutan juga tidak kunjung mengusulkan pemberhentian antarwaktu, maka pimpinan DPRD Provinsi mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi anggota DPRD Provinsi, dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan kepada gubernur melalui Bupati/Walikota, untuk selanjutnya diresmikan pemberhentian antarwaktu,” katanya.

Meskipun DPRD Provinsi belum ada menyerahkan surat pengunduran diri namun yang sudah masuk dan disampaikan ke KPU provinsi anggota DPRD kabupaten Misalnya Tantawi Dali, dari (DPRD Bengkulu Utara dari PKPB pindah ke Nasdem, lalu Yurman Hamidi Dari PBR pindah ke PAN.

Eko menambahkan batas waktu paling lambat surat pengunduran diri pada tanggal 1 agustus sudah diurus sebelum pengumuman Daftar Caleg Tetap (DCT) 1 Agustus.

“Jika tetap tidak di urus pada tanggal 1 agustus, maka tidak akan di akomodiri dalam DCT dan dianggap tidak memenuhi syarat,dan akan dicoret dari pencalonannya”Demikian Eko.(Cy*)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *