Pengusaha Tidak Boleh Nyaleg

Oleh Tgl: June 27, 2013

Sugiarto

Pengusaha BUMN/BUMD, notaris, atau bergerak dibidang itu, PPATK mereka tidak boleh mencalonkan diri

BENGKULU,JB-Jika selama ini kita hanya kenal peraturan KPU Nomor 7/2013 bahwa pegawai negeri sipil, TNI/Polri dan kades tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, namun ternyata masih ada satu lagi jenis pekerjaan yang tidak boleh ikut sebagai peserta pemilu 2014 mendatang yakni dari kalangan pengusaha.

Ir. Sugiarto Ketua Pengawas Pemilahn umum (Panwaslu) Kota Bengkulu saat menghadiri Sosialisasi daftar calon sementara (DCS) serta masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS angota DPRD Kota Bengkulu Tahun 2014 memgungkapkan bahwa pengusaha BUMN atau BUMD atau yang usaha yang berkaitan dengan uang negara tidak boleh ikut mencaleg.

“Pengusaha BUMN/BUMD, notaris, atau bergerak dibidang itu, PPATK mereka tidak boleh mencalonkan diri,”ungkapnya

Sugi menjelaskan calon bisa tetap mendaftarkan diri asalkan mengisi BB 8 yang isinya siap mengundurkan diri dari pekerjaannya jika nanti terpilih menjadi anggota legislatif.

“Harus membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari usahanya apabila nanti terpilih menjadi anggota legislatif, jadi itukan syarat untuk mendaftar,”ungkapnya lagi

Kepada awak media Sugi menceritakan saat ini dirnya sudah mengantongi nama yang merupakan pengusaha di bidang BUMN/BUMD, Adalah Ibnu Sani berdasarkan laporan dari masyarakat merupakan kontraktor.

“ada laporan dari masyarakat kalau dia berasal dari partai Pekerja dan pengusaha indnesia (PPPI) dan pengusaha yang berkaitan dengan keuangan negara jadi untuk tetap bisa mendaftar dirinya harus mengisi form BB 8,”Ujarnya kepada jurnalis

Ditanya alasan Ibnu Sani yang seorang kontraktor tidak boleh mencaleg, Sugi menyampaikan karena Kontraktor sering mengerjakan proyek BUMN/BUMD yang dampaknya jika tetap mendaftar akan menjadi konflik kepentingan yang terjadi ketika sebuah individu yang mungkin bisa merusak motivasi atau konflik of interest, mengenai landasannya Sugi memaparkan berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 2012 tentang pemilu dan legislatif.

“Kontraktor dia kan usahanya ngambil proyek PU misalnya, itu tidak boleh karena bisa menimbulkan konflik of interest,”kata Sugi

Sugi memaparkan bahwa tidak semua pengusaha yang dilarang mencaleg namun pengusaha swasta yang bebas dari BUMN/BUMD tetap boleh mencalonkan diri.

“kalau memang pengusaha murni yang tidak ada persoalan,”ujarnya lagi kepada awak media di Hotel Ananda di Jalan Putri Gading,

selain Ibnu masih ada satu nama yang akan dikantongi Panwaslu yaitu Betty Mutawati Dapil tiga no urut 3 ari partai ynag belum bisa disebutkan oleh Sugi karena informasi yang didapatkan belum dicek kebenarannya.

“Ya ini baru dapat informasi ya, dia kerja sebagai karyawan di usaha milik negara, akan kita cek ke lapangan dulu kebenarannya,”ujarnya.(Cy*)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *