Komisi IV Usulkan Raperda Perbaikan Gizi dan SMS

Oleh Tgl: May 27, 2013

Masalah gizi akarnya berasal kurangnya pemahaman pengetahuan tentang gizi pada masyarakat, menu seimbang, dan kesehatan, untuk itu masyarakat sebaiknya meningkatkan perhatian terhadap kesehatan guna mencegah terjadinya gizi salah (Malnutrisi) dan resiko untuk menjadi kurang gizi

Intan Zoraya

BENGKULU – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu yang ke-4 tahun sidang 2013 pukul 11.30 wib, Senin (27/5) dengan agenda mendengarkan penyampaian nota penjelasan terhadap dua reperda yang diajukan oleh dewan yaitu rancangan peraturan derah Provinsi Bengkulu Tentang perbaikan gizi dan Semua Mesti Sekolah (SMS).

Usulan Raperda ini diajukan oleh komisi IV DPRD, Intan Zoraya dari penjelasannya mengungkapkan bahwa dewasa ini Indonesia umumnya menghadapi masalah gizi ganda, yakni masalah gizi kurang dan gizi lebih, masalah gizi kurang disebabkan oleh kemisiskinan, kurangnya persediaan pangan, kurang baiknya kualitas sanitasi, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, menu seimbang dan kesehatan, dan didukung dengan adanya daerah miskin gizi (iodium) menjadi alasan komisi IV mengajukan usulan Raperda perbaikan gizi.

“Masalah gizi akarnya berasal kurangnya pemahaman pengetahuan tentang gizi pada masyarakat, menu seimbang, dan kesehatan, untuk itu masyarakat sebaiknya meningkatkan perhatian terhadap kesehatan guna mencegah terjadinya gizi salah (Malnutrisi) dan resiko untuk menjadi kurang gizi,”Ujar Intan dalam kata penjelasannya.

Sementara itu usulan raperda Semua Mesti Sekolah (SMS) dijelskan Intan berdasarkan amanat UUD 1945 amandemen III pasal 31 ayat 2 yang megatakan bahwa “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Negara membiayainya,” dan UU No. 20 tahun 2003 pasal 34 yang menegaskan “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.

“Sebagai Provinsi yang baru berkembang Bengkulu sangat membutuhkan focus dan sasaran pembagunan yang dapat mempengaruhi sector lain secara seignifikan dan aseleratif, oleh karena itu pembagunan sumber daya manusia yang telah salah satu nomor penggerak pembagunan perlu dipertajam melalui layanan pendidikan bagi masyarakat yang merata, murah, dan bermutu serta bermanfaat,”Ujarnya lagi

Komisi IV sangat berharap setelah penyampaian penjelasan mengenai raperda yang mereka usulkan dapat disetujui oleh rekan-rekan dewan sehingga bisa menjadi Perda.(Cy*)





Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *